RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memastikan persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Ciketing Udik, Bantargebang, terus berjalan.
Saat ini, pembahasan bersama pihak terkait difokuskan pada penyelesaian aspek teknis menjelang pelaksanaan groundbreaking yang ditargetkan berlangsung sebelum akhir Agustus 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih, mengatakan rapat terakhir membahas kesiapan teknis, mulai dari luasan lahan yang akan diserahterimakan, perkembangan perizinan, progres pengurukan lahan, hingga penentuan tanggal pelaksanaan groundbreaking.
“Kita memang membahas terkait persiapan groundbreaking. Lebih kepada teknis, memastikan luasan tanah yang diserahterimakan, kemudian update perizinan, update pengurukan tanah, sama kemudian pemilihan tanggal untuk ground breaking,” kata Kiswatiningsih, Rabu (5/8).
Menurut dia, hasil pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Wali Kota Bekasi sebelum diputuskan jadwal pelaksanaannya.
Kiswatiningsih juga meluruskan isu yang menyebut penundaan groundbreaking sebelumnya disebabkan persoalan lain. Ia menegaskan, penyebab utama batalnya agenda tersebut adalah proses perizinan yang saat itu belum sepenuhnya selesai.
“Bukan buru-buru. Tanggal itu disetting oleh pemerintah pusat. Hanya saja pada tanggal itu ternyata perizinannya ada yang belum keluar. Jadi kami semua tidak berani meluncurkan groundbreaking PSEL tanpa ada perizinan yang jelas,” ujarnya.
Ia pun membantah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai alasan penundaan proyek tersebut.
“Kalau saya konfirmasi, kabar-kabar itu enggak benar. Yang benar tadi ada perizinan yang belum selesai saat kemarin,” tegasnya.
Saat ditanya perkembangan terbaru, Kiswatiningsih menyebut proses perizinan kini hampir seluruhnya rampung.
“Untuk perizinan 90 persenan beres. Makanya berani memastikan sebelum kalender Agustus selesai, ground breaking dilakukan,” katanya.
Terkait kehadiran Presiden RI dalam acara ground breaking, Kiswatiningsih mengatakan pemerintah daerah tetap mengupayakan agar Presiden dapat hadir. Namun keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Selalu mengusahakan untuk kehadiran RI 1. Tapi keputusan itu berada di Pak Presiden,” ucapnya.
Meski demikian, ia memastikan sejumlah pejabat pemerintah pusat dijadwalkan menghadiri seremoni tersebut.
“Yang selalu hadir dalam ground breaking adalah Pak Menko Pangan, Pak Menteri BUMN, kemudian Pak Menteri ESDM, terus Direktur PLN karena itu termasuk PPA-nya. Itu pasti hadir,” pungkasnya. (rez)
