RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keberadaan bangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) di Kota Bekasi masih dibayangi persoalan ketersediaan lahan. Dari kebutuhan 5 hektare, hingga Juli 2026 baru 2,4 hektare yang tersedia dan telah tersertifikasi sebagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Robet TP Siagian mengatakan, pemenuhan lahan terus dikebut bersamaan dengan proses administrasi pembangunan fisik gedung SR permanen.
“Proses administrasi untuk pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat Permanen terus berjalan secara simultan hingga target penyelesaian administrasi di tahun ini dan awal triwulan 2027 dapat selesai sesuai dengan data readiness criteria,” ungkapnya.
Pemkot Bekasi menargetkan tambahan lahan seluas 6.000 meter persegi dapat tersertifikasi sebagai aset daerah pada akhir tahun ini. Saat ini, proses sertifikasi lahan tersebut masih berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dengan tambahan tersebut, total lahan yang tersedia untuk pembangunan SR di Kota Bekasi diproyeksikan mencapai sekitar 3 hektare hingga akhir 2026. Artinya, masih tersisa sekitar 2 hektare dari target kebutuhan 5 hektare.
Meski lahan belum seluruhnya terpenuhi, Robet memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen tetap dapat dimulai. Berdasarkan hasil desk bersama tim tingkat pusat, pembangunan tahap awal dapat dilakukan di atas lahan yang telah tersedia seluas 2,4 hektare.
“Namun, pembangunan Sekolah Rakyat permanen sesuai hasil desk tim bersama tingkat pusat dapat dilaksanakan di lahan 2,4 hektare. Untuk selebihnya 2,6 hektare akan dibangun selanjutnya di tahun 2027,” paparnya.
Robet menyebut Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Di Kota Bekasi, program tersebut telah berjalan sejak tahun lalu melalui dua satuan pendidikan, yakni SRMA 13 dan SRT 43.
Pemkot Bekasi, lanjut Robet, mengapresiasi dukungan berbagai elemen masyarakat dan perangkat daerah dalam memastikan program nasional tersebut berjalan di Kota Bekasi.
“Pemerintah mengapresiasi dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta beberapa perangkat daerah dalam mengawal program tersebut,” tandasnya. (sur)
