Oleh: Dahlan Iskan
Pendek sekali umur kebijakan ”baru” di bidang keuangan kita: hanya satu tahun. Walhasil setidaknya satu teori ”baru” sempat dicoba di Indonesia: kebijakan memompa peredaran uang di masyarakat.
Tokoh uji coba itu Anda sudah tahu: Purbaya Yudhi Sadewa. Yang setahun lalu dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjadi menteri keuangan di kabinetnya. Ia menggantikan ”ratu” fiskal Indonesia, Sri Mulyani. Senin kemarin, tak disangka-sangka Purbaya diberhentikan dari jabatannya.
Tokoh terdepan pengkritik Purbaya, Anda sudah tahu: Ferry Latuhihin. Ia pernah sama-sama Purbaya 25 tahun bekerja di perusahaan keuangan Danareksa. Ia sampai menantang Purbaya berdebat soal kebijakan-kebijakannya.
Latuhihin pun merasa ”dikerjai” ketika ada petugas pajak ingin mengusut ketaatan pajaknya. Ada sangkaan Latuhihin tidak bayar pajak mobil-mobil mewahnya. Akan diusut. Latuhihin tidak gentar. Tetap sangat kritis kepada Purbaya.
“Purbaya tidak layak menjadi menkeu,” katanya. Ahli pasar modal dan pasar uang ini ternyata sudah lama menjual mobil-mobil mewahnya. Ia pernah mengaku kini lebih sering naik busway atau taksi aplikasi.
Setidaknya pula kita pernah punya menteri keuangan yang ”riuh bergemuruh”. Di mana-mana seorang menteri keuangan itu orang yang pelit bicara. Kata-kata seorang menteri keuangan bisa diterjemahkan oleh pelaku ekonomi sebagai ”kebijakan”. Kalau banyak omong bisa berarti begitu banyak kebijakan.
Setidaknya lagi kita pernah punya menteri keuangan yang mencoba memerankan diri sebagai ”superminister”: tidak segan secara terbuka mengkritik menteri lainnya. Bahkan mengancam menteri itu dikenai kebijakan yang akan ia lakukan.
Era Purbaya adalah era gemuruh. Ia begitu yakin bisa dengan mudah membuat pertumbuhan ekonomi tinggi. Caranya: gelontorkan uang kontan ke masyarakat agar di lapisan bawah cukup uang untuk transaksi ekonomi.
Purbaya pernah membeberkan data berulang kali sampai Anda pun mestinya hafal kesimpulannya: kenapa pertumbuhan ekonomi turun di awal masa jabatan Presiden Prabowo? Itu, kata Purbaya, akibat ekonomi sengaja dicekik oleh kebijakan menteri keuangan waktu itu. Paparan data Purbaya begitu meyakinkan: uang beredar terlihat sengaja dibatasi waktu itu. Orang seperti Prabowo pun bisa terprovokasi: mungkin saja antek asing bermain untuk menjatuhkan namanya. Sabotase.
Maka Purbaya punya resep ampuh untuk memuaskan ambisi Presiden Prabowo yang menginginkan pertumbuhan ekonomi sampai delapan persen. Semua ahli pesimistis dengan keinginan itu –kecuali Purbaya.
Maka siapa yang tidak terpikat oleh teori Purbaya yang ia serap dari gurunya, seorang profesor ekonomi dari Purdue University, Indiana: John A. Carlson itu.
Purbaya tidak hanya bicara teori. Ia juga memaparkan data masa lalu, pun data pengalaman di Amerika.
Purbaya seorang peneliti ekonomi. Ibarat seorang dokter ia ahli patologi yang hidupnya di lab penyakit. Ia bukan seorang dokter klinis yang tiap hari menangani pasien.
Maka Purbaya bergegas melaksanakan teori ”gelontor uang” ke pasar. Bank-bank ia tekan habis. Uang harus deras mengalir ke masyarakat.
Purbaya sangat jeli mengintip slempitan-slempitan di mana saja ada uang disimpan. Termasuk slempitan-nya Bank Indonesia.
Ia ambil uang-uang itu. Ia paksa salurkan ke bank pelaksana. Ia tidak peduli mana uang mati dan mana uang cadangan. Pokoknya uang harus beredar.
Hasilnya: mengecewakan. Pertumbuhan ekonomi memang sempat 5,6 persen (kuartal pertama 2026) tapi kemudian turun lagi jadi 5,3 persen (kuartal kedua).
Padahal ia sangat optimistis tahun 2026 ekonomi bisa tumbuh 6 persen, lalu tahun 2027 bisa 7 persen dan di tahun terakhir kepresidenan Prabowo bisa seperti yang diambisikan: 8 persen. Melihat perjalanan tahun 2026 angka-angka itu kian seperti fatamorgana.
Presiden Prabowo kehilangan waktu lagi satu tahun untuk mengejar target-targetnya. Tapi setidaknya kita pernah berjudi dengan teori ”gelontor uang”-nya.
Orang juga masih akan mengenang Purbaya sebagai yang sangat serius melakukan de-bottle necking untuk macetnya persoalan-persoalan riil di masyarakat akibat birokrasi yang ruwet.
Saya belum tahu akan ke mana Purbaya setelah ini. Yang jelas harus memperhatikan kesehatannya –agar kalau ada kesempatan lagi kelak gula darahnya bisa diajak kerja keras lagi. Kesempatan Purbaya bisa jadi apa saja pernah terbuka lebar: angka popularitasnya sempat mengejar Kang Dedi Mulyadi, gubernur Jabar.
Setidaknya pula ITB boleh bangga: pernah satu kali alumnusnya menjabat menteri keuangan. Tidak dari Universitas Indonesia melulu.
Mulai kemarin kursi menteri keuangan itu kembali ke UI: Presiden Prabowo melantik Prof Suahasil Nazara, alumnus UI, sebagai menteri keuangan yang baru. Teman-temannya memanggilnya Prof Sua: asli Nias. SMA-nya di Pangudi Luhur, Jakarta –satu sekolahan dengan Menkes Budi Sadikin, mantan Menkeu-Gubernur BI Agus Martowardojo dan CEO Danantara sekarang ini: Rosan Roeslani.
Mungkin era gegap gempita di Kemenkeu ikut berakhir. Prof Sua adalah anak buah andalan Menkeu Sri Mulyani yang tidak banyak cakap. Mungkin juga, karena pernah dekat dengan Sri Mulyani, Prof Sua kurang terlihat di mata Purbaya. Meski Pror Sua saat itu wamenkeu kepercayaan Purbaya lebih pada wamenkeu satunya: Juda Agung.
Prof Sua boleh dikata seorang teknokrat murni. Tidak terlihat arah politiknya ke mana. “Saat saya aktif di Dewan Ekonomi Nasional, Prof Sua adalah tim ”Dapur DEN” yang andal,” ujar Prof Dr Didik J. Rachbini, rektor Universitas Paramadina. Itu di era kepresidenan SBY periode kedua yang ketua DEN-nya pengusaha besar Chairul Tanjung. “Beliau juga pernah menjabat di bidang fiskal tapi keahlian beliau yang terutama adalah ahli pengentasan kemiskinan. Itu dekat juga dengan fiskal,” ujar Prof Rachbini.
Prof Sua, menurut sumber Disway, sebenarnya tidak ingin jadi menteri. Dan itu wajar. Menjabat menkeu saat ini apa enaknya. Beban bayar bunga saja Rp 600 triliun setahun. Subsidi energinya bisa Rp600 triliun juga. Belum lagi bagaimana bisa ”melayani” keinginan Presiden Prabowo yang serbabesar dan serbacepat.
“Yang diperlukan saat ini bukan hanya teknokrat. Tapi teknokrat-politisi,” ujar Prof Rachbini. Yakni teknokrat yang teguh dengan prinsip keteknokratannya tapi lentur dalam menyikapi keinginan politisi (baca: presiden).
“Lentur” yang dimaksud adalah mampu meyakinkan atasannya untuk disiplin fiskal tapi tidak terlihat menolak, melawan atau menggurui. Ibarat “iya, iya, tapi tidak iya”. ‘Tidak iya’-nya itu harus tanpa terasa ”tidak iya”.
Prof Sua bisa belajar dari mentor lamanya: Sri Mulyani. “Di akhir-akhir karir beliau Sri Mulyani bisa berubah dari hanya teknokrat menjadi teknokrat-plus seperti itu,” ujar Prof Rachbini.
Mungkin tidak hanya menkeu yang harus bisa ”iya tapi tidak iya”. Ajaran itu tidak bisa dipelajari di Cornell atau Harvard University sekali pun. Itu hanya bisa dipelajari di Universitas Kehidupan Orang Jawa. (Dahlan Iskan)
