RADARBEKASI.ID, BEKASI – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai beroperasi di Kota Bekasi. Agar tujuan memperkuat perekonomian di tingkat kelurahan tercapai, pengawasan terhadap operasional koperasi perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, meyakini pemerintah telah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar operasional koperasi berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Program dari MBG hingga kopdes ini kan secara aturan semuanya bagus, yang paling penting adalah pelaku-pelakunya ini yang harus diwarning,” katanya.
Menurut Muin, pengawasan ketat penting dilakukan karena program tersebut melibatkan transaksi keuangan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program pemerintah pusat tidak terganggu oleh oknum yang mengabaikan SOP.
Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berperan aktif mengawasi jalannya program. Jika menemukan hal yang merugikan atau tidak sesuai ketentuan, masyarakat diminta melaporkannya sebagai bahan evaluasi.
“Kita harapkan peran serta dari pada masyarakat, segala sesuatu kalau ada hal-hal yang merasa dirugikan baik program pemerintah pusat maupun daerah tentunya laporkan untuk perbaikan bersama,” ungkapnya.
Dalam operasional KDKMP, Muin mencontohkan pengawasan terhadap kesesuaian harga dan kualitas barang yang dijual. Hal ini terutama penting untuk komoditas yang harganya telah ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat turut menentukan keberlanjutan koperasi. Terlebih, KDKMP menghadapi tantangan persaingan dengan minimarket yang telah menjamur dan menawarkan berbagai program promosi, termasuk potongan harga.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe meninjau salah satu KDKMP yang telah beroperasi di Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, pada pertengahan Oktober. Dalam kunjungan itu, Harris berbelanja bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan menjajal kendaraan operasional koperasi.
Harris menilai harga sejumlah barang yang dijual relatif lebih murah. Salah satunya gas elpiji 3 kilogram yang dibanderol Rp16 ribu per tabung.
Ia juga menilai operasional koperasi cukup baik, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga sarana dan prasarana yang tersedia.
“Kita harapkan kedepan makin lebih baik, makin baik dari sisi tata kelola, dari sisi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu secara utuh tentang manfaat dari hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” ungkapnya belum lama ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Bekasi, pada awal Oktober, sebanyak 10 KDKMP di Kota Bekasi telah dibangun dan siap beroperasi. Masing-masing koperasi mulai menerima sarana dan prasarana dari pemerintah pusat, seperti rak barang dan perlengkapan lainnya. (sur)
