RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai Gerindra Kabupaten Bekasi menegaskan kursi wakil bupati bukan sekadar pelengkap dalam pemerintahan daerah. Keberadaan pendamping Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan kepemimpinan yang lengkap.
Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, mengatakan Pilkada memilih pasangan bupati dan wakil bupati. Karena itu, ketika wakil bupati naik menjadi bupati definitif, posisi wakil bupati tetap penting untuk mendampingi kepala daerah menjalankan pemerintahan.
“Undang-undang Pilkada itu jelas, bupati dan wakil bupati. Ini menjadi kajian bahwa bupati membutuhkan pendamping. Wakil bupati juga punya peran, bukan hanya sebagai pelengkap,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (29/10).
Pria yang akrab disapa Iwang itu menilai, anggapan bahwa bupati tidak lagi membutuhkan wakil bupati merupakan pandangan keliru. Menurutnya, jabatan tersebut memiliki fungsi tersendiri dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Tidak ada alasan mengatakan tidak perlu wakil bupati. Itu hal yang keliru,” tegasnya.
Iwang juga menepis kekhawatiran soal potensi ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati. Menurutnya, hubungan kerja keduanya dapat dibangun melalui komunikasi politik dan pembagian tugas yang jelas.
“Persoalan pembagian tugas bupati dan wakil bupati memang secara politis harus diatur. Ini bicara soal kedewasaan politik saja. Ketakutan wakil bupati tidak sinkron atau tidak harmonis, itu tergantung komunikasi politik,” jelasnya.
“Kalau nanti di Pilkada 2029 takut dilawan, itu ketakutan anak kecil,” ucapnya.
Meski menilai posisi wakil bupati penting, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menegaskan pengisiannya tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.
“Saya tidak bicara segera atau tidak segera, karena ada prosedurnya. Prinsipnya, jika bupati ingin ada yang melengkapi dan mendampingi, harus ada wakil bupati,” ucapnya.
Ia mengibaratkan hubungan bupati dan wakil bupati seperti pasangan suami istri. Menurutnya, kekhawatiran akan munculnya persoalan di kemudian hari tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghindari kemitraan sejak awal.
“Logika menikah itu tidak mungkin nanti kalau cerai bagaimana. Nikah saja dulu, tidak berpikir begitu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi, Muhamad Rochadi, mengatakan pengisian kursi wakil bupati bergantung pada kebutuhan Asep dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalau dirasa tidak merasa memberatkan segera dilaksanakan, tapi kalau dirasa berat karena butuh wakil ya harus segera juga dilaksanakan pemilihan wakilnya,” katanya. (pra)
