RADARBEKASI.ID, BEKASI – Muhammad Solikhin resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi. Namun, pelantikannya tak lepas dari sorotan publik menyusul hubungan keluarga dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Kini, tantangan terbesar Solikhin adalah membuktikan jabatan yang diraihnya bukan karena kedekatan, melainkan kompetensi dan prestasi.
Kaprodi S2 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Indonesia, Harun Alrasyid menilai, kekhawatiran publik terhadap potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hal wajar. Meski demikian, hubungan keluarga tidak otomatis menggugurkan hak seseorang menduduki jabatan sepanjang proses seleksi berlangsung sesuai aturan.
Merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengisian jabatan pimpinan tinggi harus berlandaskan sistem merit, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dinilai secara adil serta terbuka.
“Jika proses seleksi dilakukan secara terbuka, profesional, transparan, dan akuntabel, tidak ada alasan untuk tidak menetapkan seseorang yang memiliki kompetensi,” ujarnya.
Namun, Harun mengingatkan, potensi KKN tetap terbuka jika pengawasan independen dan keterbukaan publik lemah. Karena itu, Solikhin harus menjawab keraguan publik melalui kinerja nyata, bukan sekadar klaim lolos seleksi.
Tantangan terdekatnya pun tidak ringan. Realisasi anggaran Pemkot Bekasi dalam Sistem Pelaporan Pembangunan (Simpelbang) hingga November baru mencapai 65 persen. Sekda dituntut mengakselerasi kinerja birokrasi agar realisasi anggaran menembus 90 persen pada akhir Desember.
“Ini tugas berat. Kita akan melihat bagaimana Sekda mengorkestrasi birokrasi untuk mencapai target tersebut,” tegas Harun.
Selain percepatan pembangunan, Sekda juga dituntut memastikan kebijakan kepala daerah diterjemahkan menjadi program, pelayanan publik, dan kinerja pemerintahan yang terukur.
Sementara itu, Tri Adhianto menegaskan Solikhin terpilih melalui seleksi terbuka dengan nilai tertinggi. “Kita lihat dari sisi prestasi, dan hasil tes nya kan sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapatkan nilai tertinggi,” ucapnya.
Ia berharap Sekda baru mampu menjembatani komunikasi dengan DPRD dan Forkopimda serta mengendalikan kinerja sekitar 23 ribu ASN. “Rotasi mutasi kan sesuatu hal yang biasa, dan hari ini kan tentu ada upaya percepatan karena memang tidak boleh terlalu lama kekosongan terkait dengan jabatan Sekda,” katanya.
Solikhin dilantik bersama 66 pejabat lainnya, Senin (2/11). Kini, publik menunggu pembuktian, apakah kinerja akan menjawab sorotan, atau justru memperkuat keraguan.(sur)
