RADARBEKASI.ID, BEKASI. Kini pesantren dihadapkan kondisi yang begitu menyedihkan. Banyak kasus negatif yang mendera citra pesantren. Mulai dari kekerasan hingga pencabulan. Seperti dilansir media kompas.com (12/10/2026) mengabarkan belasan santriwati diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pemimpin sekaligus guru di Ponpes (Pondok Pesantren) Dar Et Tauhid, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Diberitakan modus pelakunya memanfaatkan sarana rukiyah sebagai bujuk rayu korban agar mudah didekati. Hal inilah yang membuat banyak korban seakan dimudahkan dalam aktivitas pembelajarannya dengan adanya rukiyah tersebut.
Namun, ternyata pelaku memanfaatkan kududukannya sebagai pimpinan dan guru yang bisa jadi kunci mudahnya untuk mempengaruhi para santriwatinya. Lalu bagaimana melindungi kehormatan para santri dibalik dinding pesantren?
Ada sebab ada akibat
Kejahatan seksual yang terjadi sebenarnya adalah kejahatan individu/personal. Sebab, siapa saja bisa jadi pelaku dan siapa saja jadi korban.
Hanya saja, kasus ini terjadi di ranah pendidikan, yaitu pondok pesantren (ponpes). Dimana citra ponpes sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam menjadi tercoreng akibat kekerasan seksual.
Ada sebab ada akibat. Penyebab utama karena negara tidak memiliki sanksi tegas bagi para pelaku. Kejahatan pun terus berulang, sehingga tidak memutus mata rantainya. Hukum pun tambal sulam. Hukum juga bersifat reaktif, dimana hukum akan ada ketika kasus sudah viral.
Lingkungan masyarakat dan media informasi juga menjadi salah satu sebab pendorong kasus ini tak berujung. Masyarakat yang hedonis, cuek individualis dan bebas, sehingga tidak ada amar makruf nahi mungkar. Masyarakat jadinya tidak akan memiliki kesadaran dan kepedulian utuh terhadap apapun.
Media informasi (digital) saat ini sangat mudah diakses oleh siapapun. Interaksi pun terjadi tanpa membuat individu sulit menerima informasi apa saja. Negara juga tidak punya kontrol pasti dan filter setiap ada kasus yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat negara seakan-akan hanya berperan sebagai regulator yang tidak memberikan jaminan keamanan akses untuk setiap individu warganya.
Dampak yang besar lagi, setiap individu tidak terikat dengan akidah yang benar (Islam) dalam menentukan baik buruk, terpuji tercela, halal dan haram. Aktivitas dalam memecahkan persoalan pun berbasis sekuler, yang memisahkan akidah Islam dari kehidupan.
Jadi, sekalipun pelaku sebagai orang yang paham agama, tetapi karena basis akidahnya sekuler bukan Islam, maka yang terjadi adalah banyaknya penyimpangan dan pelanggaran hukum Islam. Yang justru saat ini menjadikan citra pendidikan Islam menjadi jelek karena aktor pelakunya yang dianggap agamis.
Para pelaku dan korban sebenarnya jika kita telusuri hal ini juga tidak bisa lepas dari bagaimana peran negara yang tidak bisa menjamin pendidikan pesantren dalam basis sekolahnya. Negara hanya sebagai administrator dan regulator saja tanpa ada perlindungan dan jaminan pelayanan yang pasti dalam pendidikan.
Jerat sekulerisme
Disadari atau tidak sistem saat ini masih berasas sekulerisme yang lahir dari ideologi Kapitalisme. Dimana kehidupan harus memisahkan peran hukum Allah (syariat Islam) dalam menyelesaikan masalah manusia, dengan mengedepankan akal sebagai asas materi dan manfaat.
Jerat sekulerisme telah memisahkan aspek keilmuan pada diri pendidiknya dengan perilakunya. Artinya guru-guru yang mengajarkan seharusnya menjamin para santri atau santriwatinya dididik menjadi ulama, kini berubah arus pendidikannya dengan banyak penyimpangan.
Bahkan tercoreng kewibawaan dan kehormatan pesantren sebagai tempat ilmu dengan hawa nafsu yang menguasai amal. Akhirnya santri atau santriwatinya hanya melihat Islam sebatas ibadah ritual saja, sedangkan syariat lain atau hukum Allah yang lain (di luar ibadah ritual) secara paripurna dicampakkan.
Sistem sekulerisme ini juga tidak menampakkan kurikulum pendidikan yang dibuat oleh negara bisa membentuk kepribadian Islam. Output dari kurikulum pendidikan ini justru hanya dibuat sebatas pencapaian materi belaka tanpa melihat ilmu adalah nur (cahaya) yang melahirkan generasi harapan bangsa.
Pengawasan negara terhadap pesantren juga tidak seragam, sehingga sangat minim kontrol karena dianggap sebagai urusan komunitas saja.
Islam Tegas
Dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban dalam mengawasi lembaga pendidikan. Pengawasan ini juga harus secara ketat termasuk pesantren. Tidak ada yang namanya figur yang bisa kebal hukum dan bebas kontrol. Interaksi dengan lawan jenis juga diatur secara jelas serta menetapkan sanksi tegas dan jera.
Arah pendidikan dalam Islam harus berasaskan akidah islam. Tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian Islam dan pembekalan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Sehingga, lahirlah generasi-generasi yang berakhlakul karimah, bertakwa, cerdas berintelektual dan siap menjadi pemimpin masa depan bangsa.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) adalah perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR. Muslim)
Wallahu’alam bish shawab
*)Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Univ. Muhammadiyah Indonesia
