RADARBEKASI.ID, BEKASI – Berbagai persoalan perkotaan masih membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret dari Pemerintah Kota Bekasi. Karena itu, Muhammad Solikhin yang baru saja dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi dituntut mampu menjadi dirigen birokrasi, mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, memastikan program berjalan efektif, serta menerjemahkan kebijakan kepala daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Sekda ke depan tidak ringan. Salahsatunya menyangkut keselamatan warga yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius dan harus menjadi prioritas.
Peristiwa kecelakaan di Jalan Cut Mutia beberapa waktu lalu menggambarkan bahwa operasional kendaraan berat di tengah padatnya aktivitas masyarakat, terutama pada jam sibuk, dapat mengancam keselamatan warga.
“Ini bukan persoalan sepele karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi kecelakaan dan jatuh korban. Harus ada penertiban, pengawasan, dan penegakan aturan yang konsisten,” ungkapnya, Selasa (3/11/2026).
Selain itu, terdapat sejumlah persoalan lain yang harus segera mendapat perhatian Sekda, mulai dari banjir, pengelolaan sampah, kemacetan, keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, sederet persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh masing-masing dinas. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, disertai target penyelesaian yang terukur.
“Pak sekda hrus mampu menyatukan seluruh kekuatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” ucapnya.
Kamil juga memberikan catatan mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai Sekda. Hubungan keluarga antara Solikhin dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, menurutnya, merupakan ranah personal yang tidak boleh memengaruhi tata kelola pemerintahan.
Kondisi tersebut harus dijawab melalui pembuktian integritas, objektivitas, dan profesionalitas dalam bekerja. Seorang Sekda, kata dia, harus berani memberikan masukan kepada kepala daerah, mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Justru di sini lah integritas seorang sekda diuji. Jangan sampai kedekatan personal mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan pemerintahan,” tambahnya.
Terlepas dari nilai tertinggi yang diperoleh Solikhin dalam proses seleksi, Kamil menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan capaian tersebut. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan Sekda sebagai pemimpin birokrasi yang mampu menunjukkan kinerja nyata dan menyelesaikan berbagai persoalan.
Kamil menyampaikan bahwa DPRD Kota Bekasi siap membangun sinergi dengan Pemkot Bekasi untuk mendorong pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Meski demikian, fungsi pengawasan DPRD tetap dijalankan guna memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (sur)
