RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape tak hanya menjadi perhatian penggunanya, tetapi juga pelaku usaha. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan industri vape, mengancam lapangan pekerjaan, hingga mendorong peredaran produk ilegal melalui pasar gelap.
Pelaku usaha vape store di Bekasi Barat, R Eko Wibisono, menilai fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memengaruhi persepsi konsumen. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menekan industri vape yang belakangan telah mengalami penurunan akibat berbagai isu negatif.
Eko memetakan tiga kemungkinan yang dapat terjadi setelah fatwa haram tersebut ditetapkan. Pertama, industri tetap berjalan, tetapi menghadapi tekanan penjualan.
“Artinya penjualan tetap, industrinya tetap bisa berjalan, tetapi penjualan akan tertekan,” katanya, Selasa (10/11/2026).
Kemungkinan kedua adalah pengetatan regulasi. Industri vape masih dapat beroperasi dengan sejumlah persyaratan, seperti pembatasan usia konsumen dan kewajiban uji laboratorium.
Namun, kebijakan tersebut berpotensi menjadi beban finansial bagi pelaku usaha, terutama skala kecil. Kewajiban uji laboratorium dikhawatirkan membuat pelaku usaha bermodal terbatas kesulitan memenuhi persyaratan dan akhirnya tersisih dari pasar.
Sementara itu, skenario ketiga adalah larangan total perdagangan vape. Menurut Eko, dampaknya bisa jauh lebih besar terhadap perekonomian dan keberlangsungan industri.
Ia menyebut perputaran ekonomi industri vape di dalam negeri mencapai Rp3,1 triliun per tahun. Adapun nilai ekspornya mencapai 515 juta dolar AS.
Selain dampak ekonomi, larangan perdagangan secara legal juga dikhawatirkan memperluas peredaran produk melalui pasar gelap.
“Akhirnya pasar Black Marketnya tinggi nanti. Sebenarnya itu yang seharusnya menjadi acuan pemerintah gitu,” ucapnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Eko menyebut jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri vape mencapai 200 ribu orang. Karena itu, ia berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai dampak sebelum mengambil kebijakan lebih jauh.
Eko mengatakan, pelaku usaha pada dasarnya tidak keberatan jika pemerintah ingin menyusun regulasi baru yang lebih ketat. Namun, prosesnya perlu melibatkan seluruh pihak terkait agar menghasilkan aturan yang dapat diterapkan.
“Kalau mau diregulasi ulang tidak jadi masalah, kita duduk bareng, kita regulasi ulang apa yang perlu diatur, pemerintah maunya gimana, kita cari jalan tengahnya,” tambahnya.
Tinggalkan Vape
Di sisi pengguna, fatwa haram vape juga mendapat perhatian. Roji (32), yang telah menggunakan rokok elektrik selama satu tahun, menilai kebijakan tersebut menarik untuk dicermati karena industri vape di Indonesia masih melibatkan banyak pelaku usaha.
“Menarik, mengingat industri REL di Indonesia saat ini masih sangat banyak. Semoga responsnya baik,” ujar Roji.
Roji mengaku bisa menerima maupun tidak terhadap fatwa tersebut. Meski demikian, ia menilai vape tetap memiliki risiko kesehatan yang kurang lebih sama dengan rokok konvensional. Selama menggunakannya, ia mengaku belum merasakan dampak kesehatan tertentu.
Ia juga tidak menganggap vape lebih aman dibandingkan rokok biasa. Menurutnya, keunggulan vape hanya terletak pada bau yang tidak terlalu menempel di pakaian maupun ruangan.
Terkait fatwa haram tersebut, Roji mengaku bersedia berhenti menggunakan vape. Namun, ia membuka kemungkinan kembali menggunakan rokok konvensional.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan vape. Terutama untuk mengantisipasi kemungkinan pencampuran cairan vape dengan zat psikoaktif maupun narkotika cair yang sulit dideteksi.
“Jika vape dinilai sangat rentan dan mudah dicampuri dengan zat psikoaktif, narkotika cair yang sulit dideteksi, maka harus ada regulasi yang sangat ketat. Alat pendeteksi yang canggih agar zat-zat yang dicurigai tersebut tidak mudah dicampur dengan cairan vape yang normal,” ungkapnya.
Menurut Roji, pengawasan serupa juga perlu diterapkan terhadap rokok konvensional. Ia menilai produk rokok dengan berbagai varian rasa juga perlu mendapat perhatian untuk mengantisipasi kemungkinan pencampuran zat berbahaya.
“Saya rasa rokok konvensional saat ini mudah juga dicampuri dengan zat-zat berbahaya di atas. Saya rasa itu juga perlu pengawasan atau bahkan difatwakan haram juga,” tutupnya. (sur/rez)
