RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana relokasi pedagang Pasar Baru Bekasi masih menyisakan persoalan. Sejumlah pedagang menilai lokasi penampungan sementara yang disiapkan Pemerintah Kota Bekasi belum memadai dan kurang strategis. Menyikapi keluhan tersebut, Komisi III DPRD Kota Bekasi membuka ruang pengaduan bagi pedagang yang merasa dirugikan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, menegaskan penataan pasar harus berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan nasib pedagang lama yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan.
“Komisi III tetap memantau. Kalau memang ada yang merasa dirugikan atau ada hal yang kurang baik, silakan akses langsung ke Komisi III,” ujar Muin kepada Radar Bekasi, Kamis (12/11).
Menurutnya, komunikasi dengan Kepala Pasar melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah dilakukan. Ia meminta seluruh pedagang lama tetap diakomodasi agar proses relokasi tidak memicu persoalan baru.
Muin juga meminta pemerintah mempermudah berbagai biaya yang harus ditanggung pedagang. Sebab, keberlangsungan usaha mereka harus menjadi perhatian dalam kebijakan penataan pasar.
“Kita minta dipermudah semuanya biaya-biaya di sana. Ini pedagang-pedagang yang perlu kita jaga dan perhatikan, karena kehidupan mereka ada di pasar,” tegasnya.
Relokasi diperkirakan baru berlangsung pada 2027 karena pemerintah masih harus menyiapkan dan menata lokasi. Muin meminta pedagang memahami keterbatasan tempat sementara, namun memastikan perbaikan fasilitas tetap menjadi perhatian.
“Namanya relokasi, ada yang merasa tempatnya kurang strategis. Karena ini mau direlokasi, tentunya belum sempurna semua. Perbaikan itu tidak bisa seminggu dua minggu,” katanya.
Ia berharap penataan Pasar Baru mampu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung. Namun, kelancaran akses jalan tidak boleh dibayar dengan mengorbankan keberlangsungan usaha pedagang.
“Rencananya harus masuk semua. Kalau jalan lancar dan akses bagus, orang juga enak mampir untuk belanja di Pasar Baru,” pungkasnya. (Pra)
