RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai Bulan Bintang (PBB) Jawa Barat mulai membenahi kelengkapan administrasi partai sebagai persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. Seluruh kepengurusan di 27 kabupaten/kota ditargetkan memenuhi persyaratan verifikasi administrasi, termasuk pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.
Langkah itu dibahas dalam rapat konsolidasi DPW PBB Jawa Barat bersama jajaran pengurus kabupaten/kota di Hotel Holiday Inn, Bandung, Rabu (11/11). Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB bagi anggota DPRD se-Indonesia.
Bendahara DPW PBB Jawa Barat, Jajat Sudrajat, mengatakan konsolidasi difokuskan pada pemutakhiran data kepengurusan dan kelengkapan dokumen partai. Sejumlah dokumen yang menjadi perhatian meliputi surat keputusan (SK) kepengurusan, domisili kantor, rekening partai, hingga struktur organisasi dan keanggotaan.
“Lebih ke proses verifikasi administrasi saja menjelang pendaftaran peserta Pemilu. Kita akan update ke Sipol terkait SK, domisili, rekening partai, dan lain sebagainya. Karena secara proses sudah semester II di 2026, untuk pemutakhiran data ke Sipol KPU,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (11/11).
Mantan Ketua Bappilu DPC PBB Kabupaten Bekasi itu menegaskan, pihaknya menargetkan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 27 kabupaten/kota dapat memenuhi persyaratan administrasi. Target tersebut bahkan melampaui ketentuan minimal dalam PKPU yang mengatur persyaratan kepengurusan partai.
“Kalau target kita, 100 persen DPC harus rampung. Walaupun di dalam PKPU disarankan 75 persen DPC dan 50 persen PAC,” jelasnya.
Di sisi lain, Jajat mengakui PBB Jawa Barat belum dapat berbicara banyak mengenai target perolehan kursi legislatif. Pasalnya, partai berlambang bulan dan bintang itu belum memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, PBB hanya memiliki tiga kursi DPRD yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, dan Kota Tasikmalaya. Masing-masing daerah menyumbang satu kursi.
Karena itu, menurut Jajat, prioritas partai saat ini adalah memastikan seluruh persyaratan sebagai peserta Pemilu terpenuhi sebelum menetapkan target politik lebih jauh.
“Sekarang kita berbicara tahapan administrasi saja dulu. Kita mau ngomong apa juga bicaranya administrasi lolos sebagai peserta Pemilu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, seluruh DPC di 27 kabupaten/kota sejauh ini telah memiliki SK kepengurusan. Namun, sejumlah dokumen pendukung masih harus dilengkapi, mulai dari persyaratan domisili kantor, rekening partai, kepengurusan tingkat kecamatan, hingga data keanggotaan.
“Kelengkapan administrasi menjadi modal utama agar partai dapat lolos verifikasi dan kembali berkontestasi dalam Pemilu mendatang,” tuturnya. (pra)
