RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Agus Harfa menegaskan nasi bungkus yang disediakan oleh 12 dapur umum di masing-masing kecamatan hanya disediakan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Makanan diberikan kepada PMKS (gelandangan, pengemis dsb) yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah,” ungkap Agus ketika dihubungi, Kamis (16/4).
Jumlah nasi bungkus yang disediakan dalam satu hari, kata Agus, sebanyak 1.000 bungkus. Namun jumlah tersebut bisa berubah seiring evaluasi rutin yang dilakukan pihaknya dengan camat dan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika).
“Hari pertama PSBB kemarin 1.000 bungkus, tapi hari ini variasi, ada yang 700 dan lainnya,” katanya.
Agus membeberkan, masing-masing dapur umum mendapat gelontoran dana sebesar Rp50 juta untuk penyediaan makan selama 14 hari ke depan. Secara teknis, lanjutnya, pengelolaan anggaran dan masak dilakukan oleh ibu-ibu PKK masing-masing kecamatan.
“Untuk teknis belanja dan pendistribusian diserahkan kepada ibu-ibu PKK. Kita hanya memberikan anggaran Rp50 juta selama PSBB dan memonitor dapur umum saja,” katanya.
Agus membeberkan sumber anggaran dapur umum diperoleh dari dana CSR BJB sebesar Rp600 juta. Angka tersebut dibagi 12 kecamatan.
“Anggaran sendiri bersumber dari CSR Bank Jabar Banten (BJB) senilai Rp600 juta dan diberikan masing-masing kecamatan sebesar Rp50 juta,”tambahnya.
Terpisah, Kepala Cabang BJB Kota Bekasi, Adi Arif Wibawa, mengatakan pemberian anggaran CSR untuk dapur umum karena adanya permohonan dari Pemerintah Kota Bekasi.
“Betul, kalau CSR untuk dapur umum Rp 600 juta sudah diberikan,” ucapnya.
Dia mengungkap, pendistribusian anggaran tersebut adalah wewenang BPBD. Sebab, pihaknya hanya menggelontorkan anggaran sesuai usulan.
“Mengenai teknis pembagian uang CSR, diserahkan ke BPBD Kota Bekasi. Anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan dapur umum selama PSBB 14 hari. Saya belum tahu apa diperpanjang atau tidaknya. Nanti kita lihat,” pungkasnya. (pay)
