Radarbekasi.id – Pemberian sanksi pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus diimbangi dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak.
Menurut dia, PSBB dapat berjalan efektif jika pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tepat sasaran dan merata.
“Kita belum melihat keterpenuhan masyarakat mencakup kesehatan, ekonomi dan keamanan,” katanya kepada Radar Bekasi, Senin (28/4).
Dia menyatakan, Pemkot Bekasi telah maksimal dalam melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah setempat. Namun, sosialisasi pelaksanaan PSBB masih minim. Sehingga, masyarakat masih belum mengetahui peraturan mengenai pemberlakuan PSBB tersebut.
Rozak menegaskan,pihaknya akan terus mengawasi disiplin masyarakat yang masih rendah. “Poin kedua kaitannya dengan bansos yang belum rampung,” tukasnya.
Sekadar informasi, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi belum masksimal. Demikian hal ini disampaikan Sekretaris Umum DPD PAN Abdul Muin.
Dia menyatakan, pemberlakuan PSBB di Kota Bekasi kurang optimal karena belum ada sanksi tegas yang diterapkan.
Muin mengaku masih menemukan beberapa masyarakat yang melakukan pertemuan dan masih mengabaikan instruksi pemerintah. Seperti tidak menggunakan masker atau tidak memperhatikan social distancing dan physical distancing.
“Aktifitas kendaraan masih ramai dan ketentuan belum ada penindakan yang tegas, baik roda dua maupun roda empat, termasuk syarat pemakaian masker,” katanya saat dihubungi, Minggu (26/4). (dan)
