RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemimpin itu harus memiliki sikap konsisten. Tidak boleh standar ganda. Antara ucapan dan tindakan harus sejalan. Sayangnya, hal itu semakin sulit kita temukan. Bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami.
Dulu kita pernah menjadi saksi. Ada seorang pemimpin ibukota negeri yang berjanji tak akan mau jadi calon presiden.
“Saya tak memikirkan copras-copres…,” kurang lebih begitu janjinya.
Tapi fakta berbicara sebaliknya. Dia menanggalkan jabatannya sebagai gubernur, lalu maju dalam pilpres kemudian terpilih.
Kini, ada sosok anak muda yang maju sebagai calon walikota. Tiket sudah didapat dari partai. Banyak pengamat menyatakan, pencalonan anak muda tersebut merupakan gejala dinasti politik. Sebelumnya, dia pernah berkata:
“Dinasti apa? Bapak aja gak punya partai, kok pengen dinasti. Engga ada. Kasihan rakyatnya kalau ada dinasti,” katanya, Ahad, 11 Maret 2018, seperti dikutip dari Tempo.com.
Terbaru, sikap inkonsisten diperlihatkan DPR. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Baleg DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja di masa reses. Rapat tersebut berlangsung secara fisik dan virtual, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bukhori Yusuf mengatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak menghadiri rapat Baleg pada masa reses.
“Ya, benar, tetapi PKS enggak hadir karena masa reses,” ujar Bukhori, Rabu (22/7).
Kita tentu teringat dengan kasus munculnya Djoko Tjandra, buronan koruptor kelas kakap. Tiba-tiba dia hadir dan bisa masuk ke Indonesia serta membuat e-KTP dalam waktu singkat.
Ada desakan dari Komisi III DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) soal ini. Tapi ditolak pimpinan DPR berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) dengan alasan sedang reses.
Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, DPR tak konsisten menjalankan Tata Tertib DPR.
Lucius menjelaskan, jika Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengacu pada Pasal 1 dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, khususnya aturan mengenai masa reses, alasan tersebut dapat diterima.
Aturan tersebut berbunyi “Masa reses merupakan masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja”.
Lucius mengatakan, Pasal 1 ini didukung Pasal 52 ayat 2 yang menyatakan, apabila dalam masa reses ada masalah menyangkut wewenang dan tugas DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi.
Menurut Lucius, tidak ada aturan dalam Tata Tertib DPR yang membedakan rapat pembahasan RUU dan rapat dalam fungsi pengawasan.
Oleh karenanya, ia menilai, aturan tatib yang dibuat DPR itu tidak konsisten.
Lucius mengatakan, dari perbedaan perlakuan atas dua kegiatan DPR di masa reses tersebut. Ia menilai, pimpinan DPR tebang pilih dalam memberikan izin untuk berkegiatan di masa reses.
“Kelihatan sekali ada tebang pilih dalam hal ijin pimpinan bagi DPR untuk berkegiatan di dalam kompleks DPR pada masa reses. Padahal Tatib tak pernah memberikan pengecualian hanya untuk pembahasan legislasi tetapi tidak untuk pelaksanaan fungsi pengawasan,” ucapnya.
Bagi saya, sikap inkonsisten ini memang aneh. Mengapa untuk RUU Ciptaker boleh meski sedang reses, sedangkan soal Djoko Tjandra tidak diizinkan dibahas.
Inkonsistensi sangat berbahaya. Apalagi dilakukan oleh para pemimpin. Baik di Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan level kepemimpinan lainnya. Pagi menyatakan A, siang bilang B dan sore menyebut C.
Sikap tersebut dilihat oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Dan akan sangat mengkhawatirkan jika mereka menganggap inkonsistensi hal yang lumrah dilakukan. Sebab mereka meneladani apa yang ditunjukkan oleh pemimpinnya.
Kita memang memiliki lidah yang tak bertulang. Tapi, kita juga mempunyai hati nurani yang selalu mengarahkan kita pada kejujuran dan kebaikan.(*)
