RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bekasi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada para kepala satuan kerja kementerian atau lembaga sebagai kuasa pengguna anggaran di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Penyerahan DIPA tersebut berlangsung di Hotel Amaroossa, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Selasa (15/12).
Plt, Kepala KPPN Bekasi, Djoko Basuki mengatakan, penyerahan DIPA tahun 2021 ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2021 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada akhir Oktober lalu.
Dengan maksud agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, lebih merata dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian.
“Acara penyerahan DIPA merupakan kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap tahunnya tepatnya menjelang awal tahun. Anggaran DIPA tersebut akan menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana APBN yang juga berfungsi sebagai alat pengendali pelaksanaan pelaporan dan pengawasan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah,” kata Djoko kepada Radar Bekasi saat di temui usai proses penyerahan DIPA.
Menurutnya, KPPN Bekasi selaku kuasa bendahara umum Negara di daerah telah menjalankan belanja satuan kerja kementerian atau lembaga wilayah kota dan kabupaten Bekasi pada tahun 2020 sebesar Rp 2. 218.896.171.841 atau 91,807 persen dari pagu Rp 2.415.318.545.000.
“Yang terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar 95, 96 persen, belanja barang 87,01 persen, belanja modal sebesar 68,901 persen, belanja bantuan sosial 100 persen, serta DAK fisik sebesar Rp142.912.492.397 yakni 96,64 persen dari pagu dana Desa sebesar RP 313.801.225.000 dan BLT sebesar Rp135.239.700.000,” ujarnya.
Kemudian, dalam acara ini juga dilakukan pemberian piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi mitra kerja dengan KPPN Bekasi selama tahun 2020.
Pemberian piagam dan penghargaan diberikan kepada enam satker kementerian atau lembaga dengan kinerja terbaik.
“Ini kami berikan sebagai motivasi bagi satker untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi keberhasilan pelaksanaan anggaran di tahun mendatang. Penghargaan itu diberikan kepada KPKNL Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi, KPP Madya Bekasi, KPP Pratama Bekasi Utara, Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi, penghargaan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah juga diberikan kepada Pemda Kota Bekasi dan Pemda Kabupaten Bekasi,” terangnya.
Untuk tahun 2021 setelah diterimanya DIPA ini sesuai dengan arahan kantor pusat, satker harus segera mereview DIPA, antara lain meneliti kesesuaian alokasi dana, penarikan dana dan lainnya.
Satker juga harus segera melengkapi persyaratan pencabutan dana terblokir. Kemudian, segera melakukan percepatan perencanaan kegiatan, antara lain mempercepat rasional kegiatan, penerapan pejabat perbendaharaan dalam hal tercatat perubahan.
Selain itu, Satker juga harus mempercepat dokumen perizinan lahan untuk peroyek pembangunan infrastruktur agar segera clean and clear. Sehingga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
“Kami harapkan adanya Covid-19 ini tidak mengurangi semangat kita. Karena semuanya terdampak, namun demikian, setelah diterima DIPA satker segera melakukan langkah-langkah yang konkrit dan segera melakukan pencairan sesuai petunjuk yang ada,” tutupnya. (pay)
