RADARBEKASI.ID, BEKASI – Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020 mengatur pemberian santunan kepada korban meninggal terinfeksi Covid-19, hingga pertengahan Februari kemarin total 273 ahli waris mengajukan santunan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi. Di sisi lain, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diperpanjang mulai hari ini sampai dengan 8 Maret mendatang setelah dilakukan evaluasi oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Surat edaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Nasional pertengahan Juni tahun lalu memberikan santunan Rp15 juta per jiwa kepada ahli waris. Santunan ini tidak otomatis didapatkan oleh setiap jiwa yang meninggal terinfeksi Covid-19, melainkan melalui pengajuan oleh ahli waris kepada Dinsos setempat.
“Jadi sampai dengan tanggal 15 (Februari) kemarin saya ajukan terakhir ke Kemensos totalnya 273 orang. Sementara yang sedang diinput lagi sekarang ini masih 15 yang baru masuk,” kata Kepala Seksi Perlindungan Bencana Sosial Dinsos Kota Bekasi, Albert Briliant Tandaju kepada Radar Bekasi.
Pengajuan santunan tahap satu dilakukan pada bulan Oktober tahun lalu, sampai dengan pertengahan Februari kemarin pihaknya telah mengajukan delapan kali. Santunan diberikan langsung oleh Kemensos langsung ke rekening ahli waris.
Beberapa berkas yang harus disiapkan dalam pengajuan santunan ini diantaranya fotocopy KTP dan KK pasien meninggal, fotocopy KTP dan KK ahli waris yang akan menerima santunan, surat keterangan kematian, hasil laboratorium yang menerangkan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dari Rumah Sakit (RS), surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah, berikut dengan rekening milik ahli waris. Satu bundel berkas persyaratan diserahkan kepada Dinsos Kota Bekasi sebanyak tiga rangkap.
Dalam melengkapi berkas persyaratan ini, ia menekankan kepada jajaran kelurahan sampai dengan petugas dibawah seksi Perlindungan Bencana Sosial Dinsos Kota Bekasi untuk tidak memungut biaya kepada keluarga ahli waris. Menurutnya, dalam situasi sulit dan berduka, pejabat di setiap tingkat untuk mau membantu membantu warga dengan cara yang bijaksana.”Nah tolong kepada teman-teman jangan ada (pungutan) yang berhubungan dengan uang. Karena saya yang bertanggung jawab disini,” tambahnya.
Diakui, sepanjang perjalanan waktu beberapa ahli waris kerap bertanya mengenai santunan yang sudah diajukan. Namun, ia mengaku tidak bisa memberikan jawaban secara lugas mengenai santunan tersebut lantaran diberikan langsung oleh Kemensos kepada rekening ahli waris.”Mereka katakan sedang dalam proses, dan memang bukan hanya Kota Bekasi, tapi seluruh Indonesia,” tandasnya.
Awal pekan kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan hasil evaluasi PPKM Mikro tahap tiga. Hasilnya, PPKM Mikro kembali diperpanjang untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali kembali diperpanjang untuk yang ke empat kalinya.
Pada pelaksanaan PPKM Mikro kali ini, pemerintah di tingkat Provinsi untuk mengkoordinasikan pemetaan zonasi resiko di tingkat RT di semua Kabupaten dan Kota. Bagi pasien isolasi mandiri, pemerintah disebut akan menyediakan kebutuhan dasar untuk warga yang tengah melakukan isolasi mandiri berupa beras 20 kg untuk setiap rumah guna mencukupi kebutuhan selama 14 hari.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan PPKM Mikro di wilayah Kota Bekasi diperpanjang hari ini sampai 8 Maret mendatang. Dibandingkan dengan PPKM sampai PPKM Mikro yang lalu, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan dan aturan yang ditentukan
“Tidak (ada perbedaan), hanya begini kita sekarang metodenya, kalau lima kecamatan (tertinggi) ini dalam satu Minggu terjadi penurunan, nanti kita lihat ada (kecamatan lain dengan angka kasus yang tinggi) yang baru,” terangnya.
Secara detail, dijabarkan pelaksanaan PPKM Mikro kali ini difokuskan pada lima kecamatan dengan angka penyebaran tertinggi, tidak dilakukan pada semua wilayah Kecamatan. Evaluasi Minggu berikutnya, jika ada wilayah kecamatan yang mengalami penurunan, fokus PPKM Mikro dipindahkan pada wilayah kecamatan lain yang tergolong mengalami kenaikan penyebaran yang signifikan.
Hasil evaluasi hingga pelaksanaan PPKM ke tiga kalinya dua pekan lalu, PPKM sampai PPKM Mikro yang dilakukan dianggap menunjukkan hasil signifikan. Hal ini dilihat salah satunya melalui tingkat keterisian tempat tidur RS (BOR), saat ini tercatat 70 persen dibandingkan dua pekan sebelumnya menyentuh angka 80 persen.
“Ada di 20an persen (positifity rate) kira-kita laporan terakhir, harusnya kan (sesuai standar WHO) 5 persen, kalau sudah 10 persen angka penyebarannya pasti menurun,” tambahnya.
Senin (22) Februari kemarin, angka kasus terkonfirmasi di Kota Bekasi mencapai 32.520 kasus, dinyatakan sembuh sebanyak 31.145 kasus atau 95,77 persen dari jumlah kasus terkonfirmasi. Sedangkan kasus aktif dalam perawatan RS maupun isolasi mandiri sebanyak 950 kasus atau 2,92 persen, meninggal sebanyak 425 kasus atau 1,3 persen.”BOR saat ini 70,42 persen,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kota Bekasi, Rina Oktavia.
Total kapasitas tempat tidur sebanyak 1.937 di RS milik pemerintah dan swasta, 70 persen telah terisi. Tersebar di RS Darurat Stadion Patriot Candrabhaga sebanyak 59 pasien, RSUD tipe D Bekasi Utara 21 pasien, tiga RSUD tipe D 39 pasien, RSUD Chasbullah Abdulmajid 174 pasien, dan RS swasta sebanyak 1.128 pasien. (Sur)
