RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi yang bertugas untuk memantau, mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap sumpah atau janji serta kode etik para wakil rakyat di parlemen melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, belum menjalankan tugasnya dengan baik.
Hal ini disampaikan Sekretaris Umum DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi, Agung Sulistyo. Menurutnya, salah satu kasus yang perlu ditindaklanjuti oleh BK DPRD Kota Bekasi, terkait kegiatan reses susulan yang dilakukan dua dari tiga anggota yang diduga nekat memilih mudik ke kampung halaman saat jadwal reses yang sudah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
“Informasi yang saya ketahui, dua dari tiga dewan itu mudik saat jadwal reses II, yakni Pak Sholihin dan Pak Bambang Tahapan, sehingga meminta jadwal reses II susulan. Kami menghargai mereka dengan tetap mau mengadakan reses. Hanya saja, mudik yang mereka lakukan itu tidak dapat dibenarkan, karena terkesan mementingkan urusan pribadi daripada tugasnya mengurus rakyat,” beber Agung kepada Radar Bekasi, Selasa (1/6).
Satu hal lagi, tindakan mereka (anggota DPRD,Red) jelas melanggar aturan pemerintah terkait larangan mudik. Ini yang jadi masalah. Seharusnya mereka memberikan contoh kepada masyarakat yang juga punya keinginan untuk mudik, tapi memilih tidak mudik, karena adanya larangan dari pemerintah.
“Seharusnya BK dan Pimpinan DPRD peka, tapi ini malah seakan membiarkan tindakan dua anggota dewan tersebut,” sesal Agung.
Lanjutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan dua anggota dewan ini terkesan malah ditutupi, bahkan dibela agar tidak dipersoalkan oleh para wakil rakyat dan publik. Padahal, kalau melihat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan sesuai aturan dan tata-tertib (tatib), hal itu merupakan sebuah pelanggaran, sehingga patut diberi sanksi atau minimal BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klasifikasi kepada keduanya.
“Kami harap persoalan ini bisa ditindaklanjuti oleh BK DPRD, bukan ditutupi atau dibela hanya agar kondisi di lingkungan kerjanya kondusif. Jadi, kami berharap, BK menjalankan tufoksinya, untuk memastikan apa alasan kedua anggota dewan itu mudik, dan abaikan jadwal reses II, walaupun akhirnya mengadakan reses susulan. Kalaupun terbukti mudik tanpa alasan yang mendesak, mereka harus diberikan sanksi,” imbuh Agung.
Ketua BK DPRD Kota Bekasi, Lilis, mengakui jika pihaknya belum mengetahui siapa saja anggota dewan yang melakukan reses susulan, sebab pihaknya belum menerima laporan tersebut. Namun dia berjanji, jika sudah ada laporan, maka pihaknya akan menindaklanjuti.
“Kami belum tahu siapa saja anggota dewan yang melakukan reses susulan, sebab kami juga belum dapat laporan-nya. Kalau sudah ada laporan, maka kami akan panggil untuk memberikan klarifikasi terkait alasan tidak ikut reses II sesuai jadwal,” ucap politisi PKS ini singkat.
Diberitakan sebelumnya, tiga anggota dewan melakukan kegiatan reses II susulan. Diantaranya, Sholihin, Fraksi Golkar Persatuan, Bambang Tahapan, Fraksi Partai Gerindra, dan Evi Mafriningsianti, Fraksi PAN. Adapun sesuai jadwal reses susulan II, Evi dan Bambang melaksanakan di tanggal 20-23 Mei 2021, sedangkan Sholihin, dari tanggal 23-27 Mei 2021.
Terkait kegiatan reses susulan, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro menjelaskan, hal itu diperbolehkan bagi anggota dewan, dengan mengajukan surat permohonan ke pimpinan untuk menggeser jadwal reses, supaya diberikan surat tugas resminya.
“Di dalam tattib ada, dan diperbolehkan sesuai hasil Bamus. Jadi, untuk hal ini, saya kira tidak perlu dipersoalkan, kecuali memang ada dewan yang tidak melakukan reses, tapi melaporkan kegiatan (fiktif). Ini baru masalah, tentu kami tidak akan tinggal diam,” terang Chairoman. (mhf)
