Adanya serangan bertubi-tubi yang dilakukan kader PDI Perjuangan (PDIP) belakangan ini, terhadap pemerintahan Joko Widodo soal penanganan Covid-19 adalah tindakan bodoh.
PDIP itu besar dalam pemilu Legaslatif 2014 dan 2019 tidak lepas dari figur Presiden Jokowi. Bukan karena kepiawaan DPP PDIP dalam membangun organisasi partai. Itu karena andil dan figur presiden Jokowi, tanpa peranan Jokowi, itu bullshit.
Megawati sebagai anak Proklamator sekaligus Presiden 5 RI, diperkirakan hanya bisa mempertahankan partai ini di posisi dengan suara 11 persen pada tahun 2024. Walaupun dalam beberapa survei disebut partai ini berada di puncak atas survei.
Nama besar Megawati sudah selesai pada tahun 2004. Megawati saat itu sebagai presiden, ternyata tidak mampu membantu, mempertahankan dan mengangkat suara partai pada Pemilu 2004.
Sebaliknya, malah Partai Demokrat keluar sebagai kampium pemilu dan berhasil menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden menggantikan Megawati.
Dan pada tahun, 2009 partai besutan SBY ini akhirnya mampu menjadi pemenang pemilu, meninggalkan jauh PDIP.
Saya memprediksi, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati ini diperkirakan akan ditinggalkan pemilihnya pada tahun 2024.
Apalagi masyarakat, semakin terlihat geram dengan partai ini. Akibat kasus-kasus korupsi yang membelit kader dan pengurusnya. Diantaranya kasus Bansos yang membelit Menteri Sosial Juliari Batubara Wakil Bendahara DPP PDIP. Sekaligus raibnya berkas di KPK dua anggota DPR dari PDIP dalam kasus Bansos, serta hilangnya Harun Masiku, caleg PDIP.
Partai pimpinan Megawati disebut-sebut juga ditenggarai berperan ikut dalam membuat kegaduhan di tengah negara ini, termasuk membuat KPK gaduh dan melakukan revisi UU KPK beberapa waktu yang lalu.
Termasuk konflik internal di partai ini, akan menjadikan partai ini ditinggal kader-kader lama. Banyak pengurus yang dipecat semena-mena termasuk pemecatan sejumlah anggota DPRD.
Serangan serangan yang dilakukan Megawati, Masinton Pasaribu dan Effendi Simbolon terhadap Jokowi, memperlihatkan partai ini haus kekuasaan.
Sebagai partai yang mengusung Jokowi dari tahun 2014 dan 2019, seharusnya partai ini setia membantu presiden, tidak ikut merecoki Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.
Tidak diberikan kesempatan kepada partai ini memimpin pasukan di Jawa dan Bali, dan memberikannya kepada Jenderal Luhut Panjaitan adalah fakta yang menjadikan partai besutan Megawati uring-uringan.
Apa alasan jabatan ini jika diberikan ke PDIP akan sukses? Sementara, mengemban tanggung jawab ke rakyat untuk membagi-bagikan dana bansos pun, partai Megawati ini juga kacau balau sehingga tertangkap KPK.
Kritik-kritikan yang dilancarkan politisi PDIP ke Presiden dianggap masyarakat justru tidak beretika. Sementara menterinya yang berasal dari PDIP tetap bertahan di kabinet.
Mau oposisi karena Pilpres tahun 2024? Nggak apa-apa. Tetapi harusnya menteri dari PDIP tarik dulu dari kabinet, dan cabut dukungan ke Jokowi. Itu baru fair. Sehingga PDIP tidak terkesan haus kekuasaan.
Saya berharap dan meminta agar kader PDIP memberikan tongkat kepemimpinan PDIP pada kongres tahun 2024 ke Joko Widodo.
Sehingga estafet kemenangan merah lima tahun ke depan yaitu 2029, akan kembali dimenangkan PDIP.
Kenapa tidak mungkin diberikan kepada Jokowi? Sebab, PDIP adalah punya rakyat, aset rakyat, bukan milik keluarga atau dinasti?
Eling…..
Merdeka!!! (*)
