Disway

Tol Memelas

Oleh: Dahlan Iskan

SETELAH ada jalan tol Jakarta-Surabaya, kawasan F tiba-tiba seperti daerah pedalaman nan jauh.

Dari Semarang: jauh.

Dari Solo: jauh.

Dari Surabaya: jauh.

Rombongan tim senam saya perlu waktu 8 jam dari Surabaya. Untuk tiba di Pati. Naik bus carteran.

Memang akan ada jalan tol baru: dari Semarang ke Kudus. Yang sekarang sedang dikerjakan. Khususnya yang Semarang-Sayung-Demak. Lebih khusus lagi yang Sayung-Demak. Sedang yang Semarang-Sayung harus mundur satu tahun. Akan hal yang Demak-Kudus perlu segera disusulkan.

Ruas Semarang (Kaligawe)-Sayung memang rumit. Panjangnya ”hanya” 10 Km tapi medannya berat. Tergolong yang terberat di Indonesia: tanah lembek, berbentuk tambak, dan jadi sasaran genangan air pasang dari laut (rob).

Maka untuk jalan tol sepanjang 10 Km itu diperlukan biaya Rp 10 triliun sendiri. Padahal ruas berikutnya, Sayung-Demak, 16 Km, hanya perlu biaya Rp 4,5 triliun.

Begitu sulitnya, ruas Semarang-Sayung itu memerlukan jutaan batang bambu. Untuk mengubah struktur tanah di bawah tol itu. Bambu itu dirangkai. Dihamparkan di atas tanah. Lalu ditimbun tanah. Dihampari lagi bambu yang sudah dirangkai. Ditimbuni tanah lagi. Dihampari lagi rangkaian bambu lagi. Ditimbuni tanah lagi. Tiga lapis.

Cara seperti itu baru pertama dilakukan di Indonesia. Proyek tol memang telah melahirkan kemampuan teknik yang sangat besar di lingkungan insinyur sipil kita.

Ruas tol ini sekaligus akan menjadi tanggul laut. Agar rob terbendung hanya sampai di jalan tol itu. Dengan demikian kawasan di selatan jalan tol akan kembali bisa menjadi tanah produktif.

Maka kawasan Pati dan sekitarnya masih harus sabar untuk bisa keluar dari isolasi. Khususnya bagi kendaraan kecil. Sedang bagi kendaraan besar ada aturan tersendiri.

Itulah sebabnya mengapa truk-truk besar masih tetap memadati pantura. Biar pun sudah ada jalan tol.

Dugaan awal: tol terlalu mahal.

Dugaan lain: tanjakan jalan tol di Bawen terlalu panjang dan tinggi.

Faktanya: ODOL memang dilarang masuk tol.

ODOL itulah yang kini memadati jalur pantura.

ODOL itu, Anda sudah tahu, sebenarnya hanya singkatan. Bukan nama kendaraan: over dimension over load.

ODOL telah dianggap sebagai biang kerok kerusakan jalan. “ODOL itu telah merugikan negara sampai Rp 43 triliun setahun,” ujar sumber di kementerian PUPR. Baca sendiri di website kementerian itu.

Membuka isolasi ternyata bukan hanya urusan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan Papua. Juga di Jawa sendiri. Kenikmatan terbukti telah menimbulkan tuntutan kenikmatan baru.

“Kami juga berjuang mengatasi isolasi Blora,” ujar Arief Rohman, sang bupati. Ia ingin ada jalan tembus dari Ngawi ke Blora. Jangan lagi hanya lewat Padangan (Bojonegoro).

“Kepresnya sudah terbit,” ujar sang bupati. Yakni membangun jalan baru dari Randublatung langsung ke Ngawi. Hanya 26 Km.

“Berarti harus membangun jembatan baru melintasi Bengawan Solo?” tanya saya.

“Jembatannya sudah ada,” katanya.

Jembatan itu masih baru. Yang membangun Bupati Ngawi (waktu itu) Kanang. Ia memang bupati yang berprestasi. Dua periode. Dari PDI-Perjuangan.

Berarti jalan baru Ngawi-Randublatung itu sudah di depan mata. Itu juga akan memudahkan Universitas Gadjah Mada: ada 1000 hektare hutan jati yang diserahkan ke UGM sebagai hutan penelitian di kanan-kiri jalan tembus itu nanti.

Yang tidak memerlukan Kepres adalah jalan tembus ke arah timur. Bupati Blora berhasil merayu Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah: untuk membangun jalan tembus antara Blora-Bojonegoro. Sudah terbangun. Kira-kira 10 Km di selatan Padangan. Bupati Bojonegoro yang membangunnya. Yang membiayainya. Termasuk membangun jembatan baru yang melintasi Bengawan Solo di situ.

Itu bukan saja karena kedua bupati sama-sama kader PKB. Tapi lebih karena Bojonegoro ”tahu diri”: Bojonegoro mendapat bagi hasil yang besar dari migas. Blora tidak. Padahal di bawah tanah sana sumber minyak itu mencakup wilayah Blora. Hanya saja pengeborannya dilakukan di wilayah Bojonegoro. Peraturan bagi hasil menyebutkan: Kabupaten yang menjadi lokasi pengeboran yang mendapat bagi hasil.

Bupati Bojonegoro kelihatannya memilih membangunkan saja jalan dan jembatan itu. Daripada peraturannya diubah.

“Apakah untuk mendapat jembatan baru itu Anda sampai mengancam Bupati Bojonegoro?” tanya saya.

“Tidak. Saya memilih bersikap memelas. Seperti orang yang perlu disantuni,” jawabnya.

Bupati Arief memang tahu diri: hanya minta jalan tembus. Bukan jalan tol seperti di Demak.

Tapi, kelihatannya, Arief akan sering bersikap seperti memelas kepada menteri PUPR: agar jalan tembus ke Ngawi itu segera dibangun. Jangan-jangan juga, akan banyak bupati dari luar Jawa yang tiba-tiba bersikap memelas, meniru Arief. (Dahlan Iskan)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button