RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum mampu untuk mengatasi kawasan kumuh. Sebab, dari total 70 desa yang masuk kategori kawasan kumuh, baru dapat diperbaiki 70 persen.
“Dari enam kecamatan saja, ada 22 desa yang masih jadi kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi, dan belum tersentuh,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Nur Khaidir kepada Radar Bekasi, Rabu (12/1).
Diakui Nur, desa yang belum DIbenahi atau terdata berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi tahun 2020, diantaranya Desa Satriajaya, Jejalenjaya, Mekarwangi Kecamatan Tambun Utara, Desa Jatiwangi, Danau Indah, Sukadanau, Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat, Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan.
Kemudian, Desa Cicau, Sukamahi, Jayamukti, Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat. Desa Segara Makmur, Pusaka Rakyat, Pahlawan Mulia, Setiamulya, Setiasih Kecamatan Tarumajaya. Dan Desa Bahagia, Kebalen, Kedungpengaron, Babelan Kota, Kedung Jaya, Kecamatan Babelan.
“Dengan keterbatasan anggaran, jadi kawasan kumuh dikerjakan secara bertahap,” ucap Khaidir.
Lanjut dia, sebelumnya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi tahun 2021, dilaksanakan melalui kolaborasi pusat dan daerah. Melalui APBN (Program Kotaku) Kabupaten Bekasi, telah menangani kawasan kumuh di 10 desa dan enam kecamatan, sedangkan APBD, menangani kawasan kumuh di 24 desa pada tujuh kecamatan.
“Adapun target di tahun ini, penanganan kawasan kumuh, lebih melakukan penguatan dari sisi kolaborasi lintas perangkat daerah yang terlibat ke dalam tujuh indikator Kumuh berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018, sesuai dengan target pemerintah daerah, untuk restrukturisasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP),” beber Khaidir.
Lanjutnya, untuk pembenahan kawasan kumuh ini, Khaidir menuturkan, diantaranya pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan tempat sampah sementara, yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, pembuatan mandi cuci kakus (mck).
“Jadi, ada beberapa item yang kami bangun, selain infrastruktur, juga budaya hidup sehat dan bersih. Termasuk pembinaan kepada masyarakat yang bekerjasama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan,” terang Khaidir. (and)
