RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak rencana penundaan pemilu 2024 mendatang. Pasalnya dinilai menghianati amanat rakyat.
“Di UUD sudah sangat terang di Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) secara tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 2 periode, dan mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali,” tegas Peneliti Fitra, Wasanti, Minggu (13/3).
Menurut dia, penundaan pemilu ini didasarkan dengan mengutip survei tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo yang disebut capai 70 %. Kedua, penundaan Pemilu 2024 dianggap lebih memberikan kepastian kepada pelaku usaha, usai diterpa Pandemi Covid-19 kurang lebih dua tahun terakhir.
Lanjutnya, seolah gayung bersambut wacana liar penundaan Pemilu disambut riuh rendah dengan Partai politik (Parpol). Setidaknya itu, ada PAN, PKB, Golkar dan PSI yang memberi sinyal positif untuk mendukung wacana buat penundaan Pemilu 2024.
“Oleh karena itu, penundaan pemilu dengan menggunakan alasan Pandemi merupakan alasan yang dangkal, dan terkesan mengada-ada. Dan alasan yang dibolehkan melakukan penundaan pemilu itu, apabila negara dalam kondisi darurat akibat peperangan maupun bencana yang merata seluruh wilayah Tanah Air,” ungkapnya.
Adapun guna tidak menjadi celah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan dari Presiden 3 periode, kata Wasanti, FITRA pun mendesak agar Presiden Jokowi membuat pernyataan tegas untuk menolak penundaan Pemilu 2024, dan juga perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode demi wujudkan amanah rakyat Indonesia.
“Desakan kami juga meminta Pemerintah dan DPR RI mempercepat pembahasan dan penetapan anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Lalu, mendesak Parpol yang telah mewacanakan penundaan pemilu itu untuk menghentikan wacana tersebut, agar tidak ada perpecahan di masyarakat dan lebih baik fokus tugas yang salah satunya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ucap Wasanti. mhf)
