Fungsionaris Golkar Diminta Turun ke Masyarakat

FOTO BERSAMA: Plt Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, didampingi Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekas, Deden Y Hidayat, dan Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, serta sejumlah kader, foto bersama dalam sebuah acara, di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, belum lama ini. IST/RADAR BEKASI

 

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, meminta kepada para kader dan fungsionaris di Kabupaten Bekasi, turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, untuk menggalang dukungan dari konstituen dan masyarakat.


Sebab, ini menjadi evaluasi bagi fungsionaris, apakah layak atau tidak  ditetapkan sebagai anggota legislatif

Menurut Ace, fungsionaris akan ditugaskan untuk turun ke dapil masing-masing, agar bekerja dan memastikan tugas yang sudah sampaikan.


Pertama, menggalang dukungan dari masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sebanyak-banyaknya. Kedua, mensosialisasikan Partai Golkar, serta mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Para fungsionaris kami tugaskan turun ke dapil masing-masing, untuk memastikan tugas yang diberikan tersampaikan dengan baik,” ujar Ace kepada Radar Bekasi, belum lama ini.

Kata Ace, ini untuk melihat keseriusan dari masing-masing fungsionaris, sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif di tahun 2024 mendatang.

“Setelah mereka turun, kami akan evaluasi sejauh mana keseriusannya dalam menjalankan tugas-tugas partai tersebut. Dari situ, akan dilihat sejauh mana kinerja mereka untuk kami calonkan sebagai anggota legislatif,” ungkapnya.

Lanjut Ace, setiap fungsionaris diminta merekrut masyarakat dengan dibuatkan KTA sebanyak-banyaknya.

“Semakin banyak masyarakat yang memiliki KTA, itu lebih bagus. Kemudian, atas dasar KTA yang ada, kami bisa menentukan dia layak dicalonkan sebagai anggota legislatif,” terang Ace.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekas, Deden Y Hidayat menuturkan, fungsionaris itu kader-kader yang dipersiapkan untuk maju di Pileg 2024.

“Makanya kami meminta agar mereka (fungsionaris) diminta turun untuk mencari dukungan ke masyarakat,” bebernya.

Lanjut Deden, salah satu persyaratan di dalam Undang-Undang, untuk lolos verifikasi, minimal 1.000 anggota memiliki KTA. Sementara untuk di Kabupaten Bekasi, sudah memenuhi data, yakni 1.286 KTA.

Selanjutnya, untuk ke depan, para fungsionaris diminta merekrut sebanyak-banyaknya kader, guna mencapai target yang dicanangkan.

“Saya targetkan, di akhir bulan Mei sudah sampai 2.000 KTA,”  tutur Deden. (pra)