RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lima hari melakukan Reses, Anggota DPRD Kota Bekasi, dari Fraksi Demokrat Abdul Rozak mengaku mendapatkan sejumlah permasalahan yang kerap dikeluhkan warga. Diantaranya, terkait pelayanan publik baik itu administrasi kependudukan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Jadi, kebetulan kegiatan reses III tahun 2022 ini saya fokuskan di wilayah Bekasi Timur ya. Dan aspirasi yang kami terima mayoritas itu kaitan infrastruktur, pelayanan publik untuk pengurusan KTP yang ternyata masih terjadi kendala oleh masyarakat. Belum lagi terkait pendidikan dan kesehatan yang memang ini masih perlu ada pembenahan,” ungkap Bang Jack, sapaan akrab wakil rakyat asal Dapil I Kota Bekasi, Selasa (1/11)
Bang Jack, sapaan akrab legislator Demokrat Kota Bekasi menyampaikan, meskipun saat ini telah ada layanan online atau berbasis teknologi tetap saja pemerintah harus tetap lakukan jemput bola ke masyarakat guna mempermudah apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Masalah layanan KTP ini kan hal sepele, tapi ternyata fakta di lapangan dengung-dengung pemerintah soal program atau layanan yang katanya smart city, tercepat dan terbaik itu nyatanya di masyarakat masih ada banyak kendala. Kondisi ini nyata, dan tentunya perlu dilakukan pembenahan dan perhatian pihak pemerintah,” ketusnya.
Lebih lanjut, diakui Sekretaris DPC Demokrat Kota Bekasi, persoalan ini tentunya sangat perlu adanya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Intinya, dia menyebut, tak ingin mencari-cari kesalahan pemerintah. Tetapi, fakta di lapangan masih banyak kendala dari beberapa hal terkait pelayanan publik secara umum, termasuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Persoalan-persoalan ini nyata, dan tentunya sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif itu sangat penting untuk kepentingan rakyat di Kota Bekasi, supaya memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi mudah, cepat dan tak menyusahkan,” imbuhnya.
Bang Jack menambahkan, berkaitan dengan infrastruktur pun tidak jauh berbeda. Seperti contohnya, di wilayah RW 07 yang jaraknya dari Gedung DPRD kota Bekasi sangat dekat dan berada di tengah-tengah Kota, namun jalan-jalannya masih banyak yang rusak. Selain itu, penerangan jalan dirasa masih minim.
“Dan hal ini berarti pemerintah belum secara riil lakukan perbaikan yang menyeluruh, tapi hanya baru di jalan-jalan protokol saja yang diperhatikan. Dan inilah hasil reses saya lima hari kemarin di Bekasi Timur,” ujarnya.
“Dan dari berbagai keluhan masyarakat yang kami terima, Alhamdulillah untuk aspirasinya sendiri 50 persen sudah terealisasi, khususnya itu berkaitan dengan infrastruktur jalan, saluran, penerangan jalan, dan jembatan. InsyaAllah, di tahun 2023 nanti bisa bertambah menjadi 80 persen. Dan terpenting, dari pelayanan publik itu mesti ada pembenahan yang nyata,” tutup Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi. (mhf)
