RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tahapan pengajuan bakal Calon Anggota DPRD tingkat kota dan kabupaten pada Pemilu 2024 telah dimulai. Ya, KPU Kabupaten Bekasi telah siap menerima berkas pengajuan dari partai politik setempat sedari 1 sampai 14 Mei 2023.
Hingga saat ini, baru DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bekasi yang merapat ke kantor KPU.
“Sebetulnya kami sudah minta ke partai politik untuk menyampaikan informasi kedatangan mereka ke sini (kantor KPU,red),” ujar Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin, kepada Radar Bekasi, Senin (1/5/2023).
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor: 19/PL.01.4-PU/05/2023 Tentang Pengajuan Bakal Caleg DPR untuk Pemilu Serentak 2024, parpol harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, mereka wajib mengisi formulir model B-Pengajuan Parpol dalam bentuk fisik yang kemudian disampaikan langsung dan digital yang diunggah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Calon (Silon).
Kemudian, daftar menggunakan formulir model B-Pengajuan Parpol disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh ketua umum Parpol Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham), tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik yang juga disampaikan langsung untuk diunggah di Silon.
BACA JUGA: Hari Pertama Pendaftaran Bakal Caleg DPRD Kota Bekasi, Ketua KPU Bilang Begini
Lantas, dokumen persyaratan administrasi bakal caleg wajib diunggah di silon, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Setiap partai politik sebelum datang, sudah melengkapi data dan pengajuan bakal calon melalui akun Silon. Nanti yang di Silon itu di print, nama-nama Caleg setiap Dapil, urutan Caleg yang disusun. Misalkan Dapil I, nomor urutan satu siapa, dan selanjutnya siapa. Karena ada tujuh Dapil, berarti ada tujuh lembar data-data Caleg per Dapil. Kemudian diserahkan ke kita,” ucapnya.
Setelah partai politik menyerahkan itu, kata Jajang, KPU melakukan verifikasi data bakal caleg melalui Silon. Bilamana proses verifikasi data itu berlangsung lancar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan maka, KPU akan melayangkan surat keterangan diterima. Begitu juga sebaliknya apabila ada yang tidak memenuhi syarat, dan mereka diberikan waktu perbaikan sampai 14 Mei 2023.
“Kalau ada satu, dua, atau beberapa calon yang belum memenuhi syarat karena belum lengkap, maka kita minta diperbaiki. Masa perbaikan itu sampai 14 Mei 2023,” katanya.
Pada kesempatan Jajang mengimbau, agar partai politik bisa menyesuaikan daya tampung KPU saat membawa pengurus maupun kader. Walaupun sebenarnya tidak ada batasan untuk itu.
“Jumlah pengurus partai yang datang ke KPU tidak ada batasan. Tapi daya tampung kita tidak lebih dari 100,” ungkapnya.
BACA JUGA: KPU Menangkan Gugatan, Putusan PN Jaksel Soal Penundaan Pemilu Gugur
Sementara itu, Pj Tim Fasilitasi Pencalonan DPRD Bawaslu Kabupaten Bekasi, Alip Widada menuturkan, dalam tahapan pengajuan bakal calon DPRD ini Bawaslu akan mengawasi dari sisi administrasi, seperti syarat-syarat pencalonan yang diatur di Silon.
Kemudian Bawaslu juga akan hadir ketika partai politik datang ke KPU menyerahkan surat-surat formulir yang disyaratkan.
“Sesuai apa yang disyaratkan, disitu ada ijazah yang dilegalisir, kesehatan, keterangan dari pengadilan, SKCK, itu yang harus dipersiapkan oleh mereka,” ucapnya.
Bawaslu akan melakukan pengecekan ketika partai sudah mengupload di Silon. Karena memang Bawaslu diberikan akses oleh KPU untuk mengecek langsung ke dalam Silon. Walaupun sampai sekarang permohonan untuk akses Silon belum diberikan oleh KPU.
“Bawaslu hari ini baru mengajukan permohonan untuk pembukaan akses Silon. Cuma belum dikasih akses itu,” tuturnya. (pra)
