RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penerapan Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah saat ini masih terbatas. Kementerian Agama (Kemenag) Kota dan Kabupaten Bekasi aktif berupaya untuk mendorong madrasah dalam menerapkan Kurikulum Madrasah.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Bekasi, Ahmad Zainal Muttaqin, menyampaikan pihaknya berupaya mendorong madrasah di Kota Bekasi agar menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Saat ini kami tengah mendorong madrasah di Kota Bekasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (5/9).
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mewajibkan madrasah negeri untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun tidak bagi madrasah swasta karena hanya beberapa yang siap menerapkan kurikulum tersebut.
“Sementara ini kita mewajibkan negeri. Untuk swasta baru beberapa yang siap, karena belum semua madrasah memiliki kesiapan dalam penerapan Kurikulum Merdeka,” tuturnya.
Terbatasnya penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah karena beberapa faktor. Antara lain kesiapan yang belum matang, termasuk dari segi sarana, prasarana, dan pemahaman terkait dengan Kurikulum Merdeka.
“Masih banyak yang belum memahami secara penuh terkait bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka, sehingga ada keraguan madrasah untuk melakukan penerapan Kurikulum Merdeka tersebut,” jelasnya.
Sehingga dalam hal ini Kemenag Kota Bekasi berupaya untuk mendorong madrasah agar dapat memahami secara penuh terkait penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan madrasah.
“Kami ada program pelatihan gratis melalui aplikasi Pintar melalui Pusdiklat. Jadi di sana menjabarkan bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka yang sebeaernya. Pelaksanaan pelatihan ini kami harapkan bisa dipahami secara penuh oleh madrasah, agar keraguan mereka dapat berkurang,” terangnya.
BACA JUGA: Kurikulum Merdeka di Jenjang SD Kota Bekasi Diberlakukan Kelas 1 dan 4
Sementara, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Asnawi mengungkapkan, butuh penyesuaian bagi madrasah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Dalam penerapan secara menyeluruh ini kan tidak mudah, butuh penyesuaian dan pengetahuan yang luas. Sehingga membutuhkan waktu bagi satuan pendidikan madrasah dalam penerapan Kurikulum Merdeka ini,” jelasnya.
Ia mengakui, dibutuhkan kesadaran bagi satuan pendidikan madrasah untuk bisa menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain itu, perlu dorongan masif baik dari segi pelatihan dan pengetahuan.
“Kurikulum Merdeka ini selain perlu dipahami, satuan pendidikan juga perlu didorong secara masif untuk bisa mengikuti pelatihan. Baru setelah itu tingkat kesadaran perlu dibangun agar penerapan Kurikulum Merdeka ini dapat dilakukan secara menyeluruh,” ucapnya.
Terpisah, Pengamat Pendidikan, Tengku Imam Kobul Mohamad Yahya menyampaikan, Kurikulum Merdeka pada tingkat madrasah 100 persen mengadopsi miliki Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
BACA JUGA: PKL SMK di Kurikulum Merdeka Mulai Kelas XII
“Hanya ditambahkan dengan kegiatan keagamaan,” jelasnya.
Menurutnya, Kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan madrasah menjadi suatu hal yang baru. Ia menyampaikan, baru 30 persen madrasah di Indonesia yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Sedangkan di sekolah umum sudah memasuki 100 persen.
Sedangkan di tingkat Kota dan Kabupaten Bekasi, baru 22 madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka. Padahal, jumlah madrasah di Kota dan Kabupaten Bekasi sebanyak 1.253.
“Menurut data yang saya peroleh di Kota itu baru ada 11 madrasah dan kabupaten juga baru ada 11 madrasah. Jadi memang secara menyeluruh baru ada 22 sekolah yang menerapkan Kurikulum Madrasah,” ucapnya.
Menurutnya, sebenarnya madrasah mampu untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Namun demikian ada beberapa kendala dan perlu didorong untuk percepatan penerapan Kurikulum Merdeka.
“Sebetulnya kalau lihat dari yang sekarang dilaksanakan tidak ada masalah mereka mampu mengikutinya. Tapi memang ada beberapa kendala yang harus dipecahkan secara bersama, agar bisa mendorong percepatan penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan madrasah,” terangnya.
Kendala yang dimaksud adalah lambatnya pelatihan Kurikulum Merdeka yang dapat diikuti oleh guru, dan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pelatihan ini belum terpenuhi secara menyeluruh di tingkat madrasah.
“Guru untuk mendapatkan pelatihan Kurikulum Merdeaka itu harus antri dulu karena kalau madrasah itu ikutnya Kantor Wilayah (Kanwil) provinsi, jadi urutannya panjang sehingga lambat untuk mendapatkan pelatihan, kemudian tidak semua madrasah terpenuhi sarana TIK nya apalagi bagi madrasah swasta,” tuturnya.
BACA JUGA: Implementasi Kurikulum Merdeka Harga Mati, Sudah Diterapkan 80 Persen Sekolah
Dengan demikian, dibutuhkan dorongan dari wilayah setempat baik kota maupun kabupaten, agar bisa mengikutsertakan madrasah dalam event pelatihan terkait penerapan Kurikulum Merdeka.
“Salah satu caranya adalah pemerintah masing-masing melalui dinas pendidikan, jika ada pelatihan terkait Kurikulum Madrasah h itu diajak jangan dipisah-pisah. Karena tadi kalau madrasah skalanya ikut kanwil, jadi lama antrinya untuk dapat pelatihan,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah bersama dengan Kemenag setempat dapat berkolaborasi untuk melakukan percepatan pelatihan dalam upaya memenuhi pemahaman guru di satuan pendidikan madrasah.
“Harus kolaborasi, udah gak perlu lagi dipisah-pisah. Ajak madrasah untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan terkait Kurikulum Merdeka ini,” pungkasnya. (dew)
