RADARBEKASI.ID, BEKASI -Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (31/1).
LHP Kinerja dan Kepatuhan yang diterima tersebut terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dua Kabupaten di Jawa Barat lainnya.
Terkait pemanfaatan aset, berdasarkan keterangan tertulis dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan mengatakan bahwa pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melibatkan pihak terkait dalam menyempurnakan LHP.
“Tentu kami akan siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK bersama pihak terkait, karena ini menyangkut pemanfaatan dan keuangan desa maka keterlibatannya di DPMD, BPKD, dan perangkat desa lainnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Genjot Capaian PAD
Ia menerangkan, pemeriksaan khusus ini meliputi aspek barang dan jasa, penataan aset, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurutnya, hal tersebut menjadi fokus Pemkab Bekasi ke depannya dalam mensosialisasikan, membina, dan mendampingi pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.
“Hasil pemeriksaan khusus dari BPK ini meliputi barang dan jasa yang harus terus disosialisasi Peraturan Bupati-nya, kemudian penataan aset baik pendataan, inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaannya akan terus ditingkatkan agar bisa menyeluruh,” ucapnya.
Kedepan, Dani berharap bisa menyajikan LHP secara lebih terperinci, ringkas, akurat, objektif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas di Kabupaten Bekasi.
“Paling utama nantinya kami akan lebih fokus LHP yang lebih terperinci, akuntabel dan segera memperbaiki yang sekiranya menimbulkan kesalahan agar tata kelola keuangan kita bisa berkualitas.” terangnya. (adv)
