RADARBEKASI.ID, BEKASI — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi memberikan sejumlah catatan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Mereka menyoroti lima sektor utama, yakni pendapatan daerah, kepegawaian, kesejahteraan, lingkungan hidup, dan infrastruktur.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai hingga saat ini kelima sektor tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Ia menyebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal, sementara jumlah pegawai yang besar belum diimbangi dengan efektivitas pelayanan publik yang memadai.
Selain itu, persoalan sampah, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat, termasuk program rumah tidak layak huni (Rutilahu), masih kerap menjadi keluhan di masyarakat.
“Kita berusaha supaya itu terus dilakukan perbaikan secara terus menerus. Dan kita berharap LKPJ 2026 akan semakin bagus, karena kalau enggak ada semangat memperbaiki dari tahun ke tahun, ya percuma,” ujar Iwang sapaannya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda administrasi dan teknis pemerintahan.
Ia juga menyoroti efektivitas jumlah pegawai di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pentingnya evaluasi analisis beban kerja (ABK) secara berkala.
“Kita selalu berpesan bahwa hari ini jumlah pegawai di Kabupaten Bekasi berapa, sudah efektif belum di masing-masing SKPD, dan sudah berjalan belum ABK, evaluasinya, secara berkala. Jangan sampai kita masukin karyawan terus, tapi enggak efektif,” katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas infrastruktur, hingga peningkatan pendapatan daerah tidak akan optimal jika tidak didukung oleh aparatur yang kompeten.
“Jadi lima unsur administratif SKPD ini harus benar-benar kita awasi dan menjadi icon yang dirasakan oleh masyarakat langsung tanpa disharing atau apa pun itu,” tegasnya.
Fraksi partai berlambang kepala burung garuda ini mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Semangat ini kita tantang ke teman-teman eksekutif, hayu dong perbaiki, evaluasi terus, dan jangan sampai pegawai kita sangat banyak, konon katanya ada sekitar 52 atau 57 ribu, tapi pelayanannya masih belum maksimal di semua sektor. Pendapatan kita masih lemah, jalan masih jelek, kesejahteraan masih kurang, inikan hal-hal sederhana sebenarnya,” pungkasnya. (adv/pra)
