RADARBEKASI.ID, BEKASI – Persoalan banjir, akses layanan kesehatan, hingga sulitnya memperoleh pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang banyak dikeluhkan masyarakat Kota Bekasi. Berbagai persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, di RT 08 RW 12, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, belum lama ini.
Dalam dialog bersama warga, persoalan banjir kembali menjadi isu yang paling banyak disampaikan. Warga mengaku kawasan permukiman mereka masih kerap tergenang setiap musim hujan. Kondisi itu dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menjadi ancaman yang belum terselesaikan meski telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah.
“Banjir ini memang menjadi salah satu masalah di Kota Bekasi. Oleh karena mayoritas warga meminta Pemkot Bekasi melakukan langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan banjir yang dihadapi warga,” kata Abdul Muin Hafied.
Selain banjir, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kepesertaan BPJS Kesehatan. Banyak masyarakat berharap dapat masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar tidak lagi terbebani pembayaran iuran di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Menurut Muin, usulan tersebut cukup beralasan mengingat masih banyak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh akses layanan kesehatan secara layak.
“Jadi banyak warga yang ingin dimasukkan sebagai peserta PBI sehingga tidak perlu membayar iuran. Saya kira usulan itu masuk akal karena memang mayoritas masyarakat saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Keluhan lain yang juga mendominasi adalah terbatasnya kesempatan kerja. Warga mengaku banyak lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi yang belum berhasil memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi.
“Memang kondisinya saat ini lapangan kerja di Kota Bekasi sangat sulit dan ini berdampak kepada angka pengangguran. Oleh karena itu saya meminta Pemkot Bekasi mencari solusi atas permasalahan ini sehingga bisa menekan angka pengangguran,” katanya.
Muin menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses tidak akan berhenti sebagai catatan semata. Ia memastikan seluruh keluhan akan dibawa ke DPRD untuk disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kota Bekasi agar menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
“Semua usulan, aspirasi maupun keluhan warga selama reses kita tampung. Nanti itu semua akan kita bawa ke DPRD untuk kita sampaikan secara resmi kepada Pemkot Bekasi untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat merespons berbagai persoalan tersebut dengan langkah nyata sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti pada forum reses, melainkan diwujudkan melalui kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.(adv/*)
