RADARBEKASI.ID, BEKASI – Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Hal itu disampaikan Asep setelah menyambangi sejumlah perangkat daerah untuk membenahi pelayanan publik sekaligus mengejar target pendapatan daerah Kabupaten Bekasi, Selasa (15/9).
Peninjauan pelayanan publik tersebut tak sekadar mengecek kehadiran pegawai. Sejumlah pekerjaan rumah Pemkab Bekasi turut menjadi perhatian, mulai dari keluhan pengusaha terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), capaian pajak daerah hingga target 100 persen, hingga kinerja 16 OPD penghasil retribusi.
Asep menegaskan pelayanan publik dan pendapatan daerah merupakan dua sektor yang tidak bisa berjalan sendiri. Sebab, penerimaan daerah nantinya kembali digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.
“Kita keliling beberapa dinas, khususnya yang menyangkut pelayanan dulu,” kata Asep.
Salah satu OPD yang pertama disambangi yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Asep menyoroti masih adanya keluhan pengusaha terkait proses PBG dan SLF yang dinilai perlu segera dibenahi.
Menurutnya, persoalan teknis yang menjadi kendala dalam pengurusan perizinan harus segera dicarikan solusinya. Jangan sampai pelayanan perizinan justru menghambat investasi di Kabupaten Bekasi.
“Banyak sekali keluhan pengusaha terkait pengurusan PBG. Kita tanyakan apa kendalanya, termasuk as-built drawing. Kita ingin nanti dipercepat agar semua investasi, investor enggak kaku di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Asep menyebut realisasi investasi Kabupaten Bekasi pada 2026 telah mencapai sekitar Rp44 triliun dari target Rp80 triliun. Besarnya investasi tersebut, kata dia, harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, perusahaan yang masuk ke Kabupaten Bekasi didorong tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi warga lokal. Pemkab Bekasi bahkan akan menggandeng Dinas Ketenagakerjaan untuk memperkuat koordinasi dengan perusahaan.
“Kalau memang dia membuat bangunan atau perusahaan yang besar, kita titipkan untuk orang Bekasi. Nanti kita juga akan berkolaborasi, akan kita panggil Dinas Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Usai mengecek DPMPTSP, Asep bersama Sekda menyambangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dinas tersebut menjadi perhatian lantaran berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Dari hasil pengecekan, Asep mengaku cukup puas. Ia menyebut kondisi pegawai di DPMPTSP maupun Disdukcapil relatif lengkap dan pelayanan berjalan cukup baik.
“Di DPMPTSP lengkap, Disdukcapil juga lengkap. Kita lihat pelayanan-pelayanan, lumayan bagus,” ungkapnya.
Sidak kemudian bergeser ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Di sana, Asep mengecek capaian penerimaan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan.
Target pajak daerah Kabupaten Bekasi hingga akhir 2026 mencapai sekitar Rp3,8 triliun. Sementara realisasi penerimaan saat ini telah mencapai Rp2,6 triliun.
“Kita ketahui dari target pajak Bapenda sampai akhir tahun Rp3,8 triliun. Sekarang sudah terealisasi Rp2,6 triliun,” jelas Asep.
Meski capaian tersebut cukup signifikan, Asep meminta Bapenda tidak berpuas diri. Ia menyebut Kepala Bapenda Iwan Ridwan optimistis penerimaan dapat mencapai sedikitnya 90 persen dari target. Namun, Asep tetap mendorong agar realisasi bisa digenjot hingga mendekati 100 persen.
“Kalau saya maksimalkan 95 persen, Pak, harus dapat. Dari pajak ini sudah bagus, kayaknya mendekati target,” tegasnya.
Menurut Asep, optimalisasi pendapatan daerah menjadi penting karena Pemkab Bekasi masih memiliki banyak kebutuhan yang harus dibiayai. Salah satunya sektor kesehatan yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Ia mencontohkan kebutuhan pembelian obat hingga pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Termasuk pelayanan bagi pasien dengan kebutuhan medis tertentu yang membutuhkan biaya besar.
“Karena kita harus bayar Kartu Indonesia Sehat, Kartu Bekasi Sehat. Rumah sakit hari ini kekurangan anggaran. Untuk pembelian obat dari mana kalau bukan dari sini?” ujarnya.
Selain pajak, Asep juga menyoroti sektor retribusi daerah. Ia menyebut terdapat 16 OPD penghasil yang akan dievaluasi untuk mengetahui kendala sekaligus potensi penerimaan yang belum maksimal.
“Yang perlu kita lihat tinggal dinas-dinas yang retribusi. Ada 16 dinas penghasil. Apa saja kendalanya?” katanya.
Asep menegaskan optimalisasi pendapatan daerah bukan sekadar mengejar angka dalam APBD. Penerimaan tersebut nantinya kembali digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur.
“Untuk infrastruktur, bangun jalan itu penting. Karena kita juga punya target dari provinsi, infrastruktur itu mandatorinya 40 persen,” katanya.
Untuk memperkuat koordinasi antar-OPD, Asep mengatakan dirinya sengaja turun langsung bersama Sekda. Hasil sidak tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Makanya hari ini saya membawa Pak Sekda. Kita akan rapat TAPD, satu itu terkait anggaran. Kedua, kita juga akan kolaborasi,” jelasnya. (and/*)
