RADARBEKASI.ID, BEKASI – Persoalan infrastruktur lingkungan, drainase yang belum optimal, hingga kebutuhan peningkatan pelayanan publik masih menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah Pondok Hijau Permai, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu.
Beragam persoalan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kota Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Alimudin menggelar Reses di Lapangan RT 06/RW 026 Pondok Hijau Permai.
Kegiatan yang dihadiri pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, dan ratusan warga itu berlangsung dinamis. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tertangani, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penanganan saluran air yang kerap memicu genangan saat hujan, peningkatan penerangan jalan, hingga kebutuhan fasilitas umum yang lebih memadai.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai keluhan biasa. Seluruh aspirasi harus menjadi dasar penyusunan program pembangunan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Reses bukan sekadar agenda rutin DPRD, tetapi menjadi sarana kami mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga. Dengan turun ke lapangan, kami mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya sehingga perjuangan di DPRD benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap usulan yang disampaikan akan dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD untuk kemudian dibahas bersama Pemerintah Kota Bekasi melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
“Semua aspirasi akan kami kawal agar masuk dalam pembahasan bersama perangkat daerah. Memang tidak seluruhnya bisa direalisasikan sekaligus, tetapi kami ingin setiap usulan memiliki kepastian tindak lanjut sehingga masyarakat merasakan hasil nyata dari proses reses,” katanya.
Selain menyerap aspirasi, dia juga mengedukasi masyarakat mengenai fungsi DPRD yang meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan mengawal pelaksanaannya.
“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata. Tugas kami bukan hanya mendengar, tetapi memastikan setiap aspirasi diperjuangkan hingga menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat sehingga persoalan infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan lingkungan di Pondok Hijau Permai dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan di Kota Bekasi tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi benar-benar menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Semakin kuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, semakin besar peluang menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran. Kami akan terus mengawal setiap aspirasi agar dapat diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi warga dan kemajuan Kota Bekasi,” pungkasnya.(adv/*)
