RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi terus meluas. Dampaknya, jumlah warga yang mengalami kekurangan air bersih pun bertambah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi per Rabu (19/8) pukul 22.00 WIB, sebanyak 21.333 kepala keluarga (KK) atau 65.659 jiwa terdampak kekurangan air bersih.
Titik kekeringan kini meluas menjadi 192 lokasi yang tersebar di 35 desa dan 11 kecamatan. Wilayah terdampak meliputi Sukawangi, Babelan, Sukakarya, Pebayuran, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah, Bojongmangu, hingga Setu.
Kecamatan Bojongmangu dan Cibarusah menjadi dua wilayah di bagian selatan Kabupaten Bekasi yang terdampak cukup parah. Di Bojongmangu, titik krisis terbanyak berada di Desa Karangindah dengan 17 titik dan Desa Medalkrisna sebanyak 16 titik.
“Cibarusah Kota memiliki 14 titik, Ridomanah 13 titik, Ridogalih 11 titik, serta Cibarusah Jaya dan Sirnajati masing-masing tujuh titik,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, Kamis (20/8).
Selain berdampak terhadap kebutuhan air bersih, kekeringan juga mengancam sektor pertanian. BPBD mencatat lahan pertanian terdampak mencapai 1.827 hektare yang tersebar di 15 kecamatan dan 45 desa.
Untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, fasilitas penampungan air darurat mulai disebar ke desa-desa yang dinilai paling rentan. Bantuan berupa toren air hingga pembangunan sumur bor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
PMI Pusat mendistribusikan toren berkapasitas 5.000 liter dan 2.000 liter ke Desa Ridogalih dan Medalkrisna. Sementara BPBPK Jamkes Kementerian Pekerjaan Umum memfasilitasi enam unit toren berkapasitas 2.000 liter di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran. Adapun Baznas Kabupaten Bekasi membangun dua unit sumur bor di Desa Wibawamulya.
“Sebanyak 5.797.500 liter air bersih telah dikirim ke wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan sejak Juli lalu Kabupaten Bekasi telah berstatus siaga darurat kekeringan. Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September.
“Ya kita acuannya dari BMKG. Puncaknya sampai September-Oktober. Diprediksi karena dampak El Nino bisa sampai dengan awal 2027,” ucap Dodi.
BMKG Jawa Barat sebelumnya juga memberikan peringatan dini terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Dari 14 kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam klasifikasi awas.
Berdasarkan hasil asesmen, wilayah terdampak kekeringan terus bertambah.
“Perjuangan masih panjang untuk musim kemarau ini. Artinya segala potensi kita kerahkan,” tambahnya.
Di sisi lain, hamparan sawah yang mengering setelah masa panen dan belum kembali ditanami atau berstatus bera tidak masuk dalam penghitungan lahan pertanian terdampak kekeringan.
Sawah Bera Tak Masuk Data Kekeringan
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Eem Embang, menjelaskan,
berdasarkan aturan pemerintah pusat maupun provinsi, pendataan potensi kekeringan hanya ditujukan bagi areal yang memiliki tanaman aktif.
“Kalau belum ditanam namanya bera karena memang belum ada masa tanam, jadi kita tidak bisa menghitungnya. Karena provinsi dan pusat aturannya begitu, harus ada tanaman,” ujar Eem.
Menurutnya, fenomena hamparan sawah pecah-pecah di daerah tadah hujan seperti Bojongmangu sebagian besar terjadi karena petani baru saja menyelesaikan masa panen dan belum memulai siklus tanam berikutnya.
“Nah, kalau Bojongmangu itu memang daerah tadah hujan. Dia diprediksi ketika musim hujan tiba semua bercocok tanam. Memang kalau dilihat hamparan tuh kayak bera karena baru selesai panen juga,” tambahnya.
Eem menambahkan, pendataan difokuskan pada pertanaman aktif yang terancam gagal panen agar langkah penyelamatan, seperti pompanisasi, dapat lebih terarah.
“Jadi menghitung pertanaman ini, yang ada tanamannya yang dikhawatirkan (kekeringan). Potensi kekeringan diupayakan dengan pompanisasi, mudah-mudahan sumber airnya tetap ada,” jelas Eem.
Untuk wilayah yang dekat dengan sumber air, seperti bantaran sungai, lanjut Eem, upaya pompanisasi masih memungkinkan petani untuk tetap bercocok tanam. Sementara untuk mengantisipasi keterbatasan air di wilayah tadah hujan seperti Bojongmangu dan Serang Baru pada masa tanam mendatang, Distan menyarankan petani memanfaatkan varietas padi yang tahan kekeringan.
“Benih padi Inpago bisa hidup, potensi di Bojongmangu bagus karena memang airnya kurang, cocok. Jadi enggak butuh banyak air Inpago itu. Makanya cocoklah di Bojongmangu, Serang Baru juga kayak gitu,” terang Eem.
Namun, percepatan tanam dan efektivitas pompanisasi menghadapi kendala tersendiri. Petani Desa Sukarapih, Kecamatan Tembelang, Risam (52), mengungkapkan bahwa dorongan percepatan tanam dari pemerintah sulit dieksekusi karena ketersediaan air yang sangat minim, meski terjangkau mesin pompa.
“Sekarang mau tanam lagi. Kalau kata pemerintah ada percepatan tanam, namun enggak ada airnya. Kalau pompa sudah rapih, sudah ada. Cuma kalau kita yang termasuk jauh dari jangkauan Kali Pembuang, itu yang masih kesulitan,” kata Risam.
Risam menyebut kondisi tersebut juga berdampak terhadap hasil panen sebelumnya. Saat kebutuhan air tidak terpenuhi secara optimal, produksi padi petani hanya sekitar tiga ton per hektare, atau turun dari potensi maksimal yang menurutnya dapat mencapai enam ton.
“Panennya kurang maksimal. Aturan-aturan maksimal kan enam ton, palingnya tiga ton,” pungkasnya. (ris)
