Oleh: Lahyanto Nadie*
Pekan ini Komisi XI DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Ini bukan sekadar agenda rutin kenegaraan. Ini adalah ujian bagi kita: apakah kita masih menaruh kepercayaan pada profesionalisme, atau kembali menyandera institusi strategis dengan urusan politik.
Kita berharap proses ini berjalan mulus. Bukan karena kita “memihak”, tapi karena alasan yang sederhana: negara butuh kepemimpinan BI yang stabil, kredibel, dan bebas dari gejolak politik.
Rekam Jejak Adalah Bukti
Destry Damayanti bukan nama baru di ekosistem kebijakan moneter dan stabilitas keuangan.
Ia S1 UI, S2 Cornell. Mantan Kepala Ekonom Bank Mandiri. Mantan Anggota Dewan Komisioner LPS periode 2015-2019. Dan sejak 2019 menjabat Deputi Gubernur Senior BI, dua periode.
Yang paling penting: saat ini ia adalah Pjs Gubernur BI. Artinya ia sudah menjalankan roda kebijakan moneter di tengah tekanan global: Fed rate tinggi, rupiah bergejolak, dan ketidakpastian geopolitik. Di masa transisi ini, pasar butuh sinyal kuat. Dan sinyal terkuat adalah kontinuitas. Mengganti nahkoda di tengah badai dengan orang baru yang perlu “belajar lagi” justru berisiko.
Pengalaman Destry di LPS juga relevan. Ia paham betul soal jaring pengaman sistem keuangan. Ia paham bahwa kepercayaan deposan dan pemegang polis tidak dibangun oleh pidato, tapi oleh konsistensi kebijakan. Itu modal penting untuk Gubernur BI ke depan.
BI Bukan Panggung Politik
Bank Indonesia adalah bank sentral. Mandatnya jelas di UU: menjaga stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Keputusan BI soal suku bunga, operasi moneter, hingga digitalisasi rupiah akan berdampak langsung ke harga beras di pasar, cicilan KPR, hingga nilai tukar.
Kalau proses fit and proper test di DPR berubah jadi ajang “bargaining politik”, tawar-menawar jatah, atau uji popularitas, maka yang dirugikan bukan hanya Destry. Yang dirugikan adalah 280 juta rakyat Indonesia.
Kita sudah lihat di negara lain. Ketika bank sentral diintervensi politik, inflasi lepas, mata uang ambruk, kepercayaan investor kabur. Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan itu.
Kontinuitas dan Keberanian Reformasi
Ke depan tantangan BI tidak ringan. Ada tiga PR besar:
Pertama, menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Kedua, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan mempersiapkan Rupiah Digital.
Ketiga, memperkuat sinergi dengan LPS, OJK, dan Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Untuk itu kita membutuhkan pemimpin yang paham teknis, punya jejaring internasional, dan berani mengambil keputusan tidak populer demi kepentingan jangka panjang. Destry punya tiga hal itu.
Bukan Uji Kelolosan Politik
Komisi XI DPR punya peran konstitusional yang penting. Menguji visi, integritas, dan kompetensi calon. Itu wajib.
Tapi mari kita sepakati: uji itu berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan kedekatan partai. Berdasarkan program kerja, bukan berdasarkan bagi-bagi kursi.
Rakyat sedang melihat. Investor sedang menilai. Pasar sedang menunggu.Berikan jalan mulus untuk profesionalisme. Karena kalau BI kuat, rupiah kuat. Kalau rupiah kuat, Indonesia kuat.
Selamat bertugas Ibu Destry. Semoga lolos dengan terhormat. Dan semoga DPR bisa menunjukkan kedewasaan politiknya. (*Penulis Wartawan dan Penulis Buku)
