RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi merespons usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menekan dampak paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan Pemkot Bekasi sejauh ini telah menerapkan skema kerja fleksibel berupa WFH setiap Jumat. Perluasan skema WFH ke hari lainnya masih akan dievaluasi dengan memantau perkembangan kondisi udara akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
“Kan kita sudah lakukan di setiap Jumat. Ya jadi nanti kita lihat aja perkembangannya, apakah memang kondisinya memburuk atau memang kondisinya masih dalam konteks yang normal. Nanti alarmnya ada di Kepala Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Tri saat ditemui di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (7/9/2026).
Tri menegaskan, apa pun skema kerja yang nantinya diterapkan, pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu.
“Yang penting saya berharap tidak ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak terlayani hanya karena WFH. Jadi diutamakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelayanan publik tetap berada pada posisinya masing-masing,” tegasnya.
Untuk saat ini, Pemkot Bekasi berfokus membatasi aktivitas fisik ASN di luar ruangan. Langkah tersebut di antaranya dengan meniadakan apel pagi di lapangan dan mengalihkan sistem absensi melalui aplikasi digital (Gitri), tanpa mengurangi jam kerja reguler aparatur.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi ASN di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan WFH. Kebijakan tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi dampak kesehatan, maupun dampak keamanannya, termasuk misalnya sistem transportasi, saranan, dan lain-lain,” kata Tito dalam jumpa pers daring di akun YouTube Bakom, Minggu (6/9/2026).
Ia menegaskan jika kondisi di daerah mengalami situasi darurat akibat terdampak erupsi Gunung Anak Kraktau, pemda dapat memberlakukan WFH kepada pegawainya, terlebih mengacu pada aspek kesehatan dan keamanan.
“Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat, termasuk juga kalau situasi pemerintah kabupaten/kota melihat aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN administrasi negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home,” terangnya. (zak)
