RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Debat capres bakal berlangsung pekan ini. Sebanyak 11 nama panelis yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, hari ini mulai menjalani karantina. Para panelis itu bakal merumuskan pertanyaan dalam debat perdana capres pada Selasa (12/12/2023) besok lusa.
KPU menetapkan 11 nama panelis tersebut, Sabtu (9/12/2023). 11 nama-nama panelis itu berasal dari berbagai kampus di tanah air.
Berikut profil 11 panelis yang ditetapkan KPU untuk merumuskan debat capres:
- Mada Sukmajati (pakar ilmu politik dari UGM)
- Rudi Rohi (pakar ilmu politik dari Undana)
- Lita Tyesta ALW (ahli hukum tata negara dari Undip)
- Khairul Fahmi (pakar hukum dari Unand)
- Agus Riewanto (pakar hukum tata negara dari UNS)
- Susi Dwi Harijanti (pakar hukum tata negara dari Unpad)
- Bayu Dwi Anggono (guru besar dari Universitas Jember)
- Ahmad TAufan Damanik (Ketua Komnas HAM 2017-2020)
- Phil Al Makin (guru besar studi agama dari UIN Sunan Kalijaga)
- Gun Gun Heryanto (akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah)
- Wawan Mas`udi (dekan fisipol dari UGM)
BACA JUGA: Situs KPU Dilaporkan Dibobol Hacker, Ratusan Juta Data Pemilih Bocor
Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, 11 nama itu merupakan hasil penggodokan KPU. Pihaknya menilai mereka punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tema debat pertama.
Sesuai kesepakatan, tema debat pertama adalah isu pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Nama-nama tersebut juga sudah disampaikan kepada tim paslon dalam rapat koordinasi sebelumnya. Sehingga secara prinsip tidak ada keberatan dari ketiga tim paslon.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kota Bekasi Ajak KPU dan Bawaslu Adil, Transparan dan Profesional di Pemilu 2024
Usai ditetapkan, kata Mellaz, mulai hari ini, Minggu (10/12/2023) 11 nama itu akan menjalani karantina di Jakarta hingga 13 Desember. Di situ mereka bakal merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun dan disampaikan dalam debat.
Selain itu, di masa karantina, 11 panelis juga akan menandatangani pakta integritas. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran norma yang dilakukan, termasuk pembocoran soal.
Mellaz menambahkan, KPU tidak ikut merumuskan pertanyaan. Pihaknya sebatas memfasilitasi. ’’KPU sendiri kan bukan ahli hukum, bukan ahli hak asasi manusia,’’ imbuhnya.
BACA JUGA: Debat Kepribadian
’’Itu disegel, terus nanti misalkan diserahkan ke moderator untuk disampaikan ke paslon, kan pasti bentuk undian semacam itu. Jadi, kami enggak pernah tahu,’’ tegasnya. (jpc)
