RADARBEKASI.ID, BEKASI – Porsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dinilai tak berpihak ke masyarakat Kota Bekasi.
Diketahui, APBD Kota Bekasi telah disahkan pada akhir 2023 dengan angka mencapai Rp6,3 triliun. Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, mengatakan porsi APBD Kota Bekasi lebih banyak untuk gaji para pegawai negeri.
“APBD sebesar Rp6,3 triliun lebih banyak yang digunakan untuk belanja pegawai. Serta program dan proyek yang menguntungkan secara ekonomi para elite politik dan juga kepentingan penguasa,” katanya.
Mulyadi mengatakan, anggaran untuk belanja pegawai Kota Bekasi tahun ini mencapai Rp2,4 triliun. Sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp2,5 triliun. Sementara kondisi realitasnya, masih sangat banyak masyarakat yang hidup tidak sejahtera.
“Anggaran itu seharusnya menyasar tepat ke masyarakat. Keuangan daerah akan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan warga,” tambahnya.
BACA JUGA: Flyover Masih Berupa Usulan
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sudarsono menyebut pengelolaan APBD telah dilakukan sesuai ketentuan. Anggaran daerah diperuntukkan sesuai dengan rencana pembangunan, serta melalui tahapan perencanaan berjenjang.
“Itu sudah mulai ditelaah dari mulai perencanaan Bapelitbangda, outputnya jelas. (Melalui proses) mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, sampai pada forum OPD, itu semua ada parameternya,” katanya.
Terkait dengan besarnya belanja pegawai pemerintah, ia menyebut semua kegiatan atau pembiayaan yang telah dialokasikan saling berkaitan. Mulai dari belanja gaji pegawai, belanja operasi, hingga belanja Infrastruktur, berikut dengan belanja bantuan sosial.
“Belanja pegawai misalnya sekarang pada posisi 37 persen, kan masih tinggi belanja infrastrukturnya,” tambahnya. (sur)
