RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi mendesak agar sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diperkuat.
“Harus diperbaiki sinkronisasi antar OPD. ASN bekerja untuk kepentingan publik. Dibangun sinergi, komunikasi,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron.
Menurut Ade, lemahnya komunikasi antar OPD terlihat dari sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya penataan Barang Milik Daerah, dengan masih banyaknya aset berupa lahan pemerintah yang belum terkelola dengan baik.
Selain itu, ia juga menyoroti belum tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi dalam beberapa tahun terakhir.
Ade menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal pemerintah melalui Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kami di DPRD sifatnya pengawasan kebijakan. Tapi di internal pemerintah juga ada mekanisme penilaian. Itu harus berjalan maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan kinerja seluruh perangkat daerah.
“Kami akan fokus dalam evaluasi kerja, terutama sinkronisasi antar OPD yang perlu ditingkatkan. Sebab semua tujuan kerja adalah kepentingan publik,” ujarnya.
Untuk peningkatan PAD, Asep menyebut DPRD akan dilibatkan dalam satuan tugas (satgas) PAD yang telah dibentuk. Satgas tersebut juga akan melibatkan akademisi, media, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
“Kami akan mencari formulasi dalam pembentukan Satgas PAD. Dengan banyak pihak yang dilibatkan seperti DPRD, akademisi, media, ormas, dan tokoh masyarakat,” jelasnya. .
Meski demikian, Asep mengakui masih banyak sektor yang belum optimal. Ia mengatakan kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil di daerah. (and)
