RADARBEKASI.ID, BEKASI – Analis politik ekonomi Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, menanggapi hasil polling Indo Satu Media Group edisi 18–21 Mei 2026 yang mengukur persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Dalam polling pertama, pertanyaan “Menurut kamu, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini?” menunjukkan 19,34 persen responden menilai baik, 80,51 persen menilai buruk, dan 0,15 persen tidak tahu.
Noorsy menyebut dirinya telah berulang kali memberikan peringatan sejak 2023 hingga 2026 melalui berbagai forum dan presentasi, termasuk kepada kalangan perbankan di Jawa Timur dan Ikatan Doktor Ekonomi.
Ia menyebut sejumlah materi paparan sebelumnya, seperti “Ekonomi Tertatih, Pertumbuhan Tersendat” pada 2024, serta “Tujuh Sebab Kelumpuhan Ekonomi” pada 2025.
“Itu pun dipresentasikannya jauh sebelum perang Amerika-Israel terhadap Iran. Di Januari 2026 presentasi tersebut diulangi. Bahkan menjadi artikel di mana-mana,” kata Noorsy kepada Radar Sukabumi.
Menurut pandangan Noorsy, poin pertama, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang merupakan lembaga pencegah dan penanganan krisis sistem keuangan negara, tidak punya kepekaan terhadap situasi internal dan eksternal.
Pada 2023, ia menyoroti penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang ditandai dengan purchasing manager index yang fluktuatif di kisaran 50. Sementara pada 2024, ia menyebut tanda-tanda undisbursed loan atau utang yang disetujui namun tidak dicairkan mulai meningkat.
“Alokasi belanja yang tidak punya leverage, bahkan hari ini kita dapatkan bukti lagi alokasi-alokasi itu banyak yang tidak efektif, 12,4 triliun itu yang BGN. Yang paling menarik adalah, saya sudah menengarai beban bawaan yang datang dari Joko Widodo, kelihatan pada kereta Whoosh dan pada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Ditambah lagi dengan Incremental Capital Output Ratio atau ICOR yang menunjukkan angka 6,6,” tuturnya.
Artinya, kata Noorsy, pembangunan pada era Presiden Joko Widodo selama dua periode dinilai masih menyisakan banyak inefisiensi. Ia juga menyinggung riset Bank Dunia yang menyebut penurunan biaya logistik Indonesia hanya turun tipis, dari 24 persen menjadi 23,7 persen.
“Artinya, harga logistik di Indonesia tidak mampu bersaing dengan harga logistik di luar Indonesia, dengan negara tetangga³,” tutur Noorsy.
Menanggapi polling kedua, “Apakah ekonomi Indonesia dipengaruhi terus melemahnya dolar terhadap rupiah?” yang dijawab “Ya” sebanyak 78,51 persen dan “Tidak” 21,44 persen, Noorsy mengutip sejumlah tulisannya, di antaranya “Tujuh Indikator Kelumpuhan Ekonomi”, “Kolonisasi Mental yang Membuat Kita Menjadi Penakut”, dan “Lima Penyebab Kejatuhan Rupiah”. Ia menyebut ketergantungan rupiah terhadap dolar sebagai bentuk “ekonomi khayalan”.
“Tentang rupiah yang bersandar pada dolar, Ishan Nidhi, menurut saya menyebut sebagai rupiah bersandar pada ekonomi khayalan. Kalau bahasa sederhananya, ekonomi Indonesia bersandar pada dunia fantasi. Yang fantasi tadi ditentukan oleh Washington. Karena Indonesia bersandar pada Nixon-Sox yaitu kebijakan Amerika pada 1571, lalu kemudian Indonesia bersandar lagi pada Washington Consensus. Itu semua menggambarkan Indonesia bersandar pada ekonomi dunia fantasi, saya menyebutnya ekonomi khayalan,” papar Noorsy.
“Ya, jadilah kayak gini. Jadi kalau Prabowo menyatakan ini disebabkan oleh sistem, mestinya dia sadar bahwa perbaikan sistem itu, itu perbaikan pendekatan struktural, fundamental, dan fungsional namanya,” imbuhnya.
Pada polling ketiga, 56,48 persen responden menyebut sulit mencari kerja sebagai tanda utama kondisi ekonomi tidak baik, disusul 42,84 persen yang menilai harga-harga terus naik. Menurut Noorsy, kondisi ini mencerminkan tekanan pada sektor perbankan yang bersikap wait and see.
“Sehingga mereka pergi ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Lalu, sektor real dalam posisi mesin produksinya nyaris berhenti. Dan, tidak ada perbaikan daya beli,” jelas Noorsy.
UMKM pun, kata Noorsy lagi, mengalami tekanan karena Non-Performing Loan (NPL) mencapai sekira 4,6 dan penyodoran kredit yang tersendat serta pasar juga memiliki permintaan yang cukup.
“Ya, sudah pasti perekonomian tidak baik dengan tiga tekanan itu. Jadi, sektor moneternya tertekan, sektor fiskalnya tertekan, sektor realnya tertekan. Jadi, ekonomi kita sedang tidak baik-baik ,” papar Noorsy.
Hal ini semua disebabkan sejumlah hal. Pertama, kata Noorsy, hajat hidup masyarakat Indonesia harus bebas pada impor. Kedua, bagaimana kehidupan masyarakat tidak bersandar pada ekonomi khayalan. Kemudian, harus dapat memilah dan memilih antara sektor komersial, sektor kebutuhan hidup, dan sektor kuasi. Hal keempat, bagaimana upaya perbaikan terhadap kultur hukum dan peradilan dalam negeri agar tidak bisa dijual belikan.
“Yang kelima yang gak enak ini, bagaimana memperbaiki iklim politik, sosial politik. Sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Kondisi sosial politik kita lebih banyak ditandai oleh pengkhianat. Ditandai oleh para pemburu rente. Ditandai dengan kebanyakan medioker. Ditandai dengan ketidakpedulian sejumlah orang di level atas, di elit, yang mau tertawa bahagia di atas penderitaan rakyat. Sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan situasi perekonomian itu rendah. Yang saya mau bilang, butir kelima adalah Indonesia sudah masuk dalam lampu kuning krisis peradaban,” tegas Noorsy.
Dan polling keempat, “Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia?” Pemilih “Ganti Kebijakan” sebanyak 39,63 persen, pemilih “Ganti Pejabat” sebanyak 59,12 persen dan yang menjawab “Lainnya” atau “Tidak Tahu” sebanyak 1,24 persen.
Noorsy mengatakan, banyaknya permintaan publik untuk mengganti pejabat membuktikan bahwa reformasi telah mengajari masyarakat tentang politik praktis yang tidak sehat. “Akar masalah bukan di pejabat, tapi di sistem,” cetus Noorsy.
Sebagian masyarakat memang hanya mengerti tentang kebijakan. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa kebijakan tergantung pada sistemnya. Noorsy menyebutkan bahwa kebijakan berada pada faktor kedua. Sedangkan faktor pertama dan utama yaitu sistem.
“Jadi lima penyebab perekonomian Indonesia terdikte yaitu satu, sistem. Dua, kebijakan dan regulasi. Tiga, standarisasi asing. Empat, akuntabilitas dan validitas asing. Lima, reputasi dan kredibilitas yang ditentukan oleh asing. Nah yang memilih jawaban Ganti Pejabat
itu cuma butir kelima, soal reputasi dan kredibilitas saja. Nah reputasi dan kredibilitas orang-orang kayak gitu memang orang-orang yang tidak benar-benar bicara tentang kepentingan rakyat,” kata Noorsy.
Noorsy mengecam perilaku hedon para elit di Indonesia yang alih-alih peduli, justru bahagia di atas penderitaan rakyat. Salah satu indikatornya, cukup banyak terlihat di jalan raya para pejabat pemerintah menggunakan mobil kelas premium hasil dari timbunan hutang luar negeri.
“Bisa dilihat, misalnya bagaimana mobil berpelat pejabat pakainya Porsche dan sebagainya. Ya, pakai mobil yang satu Rp1 miliaran gitu. Itu membuktikan mereka tidak peduli dengan kemiskinan, mereka tidak peduli dengan penderitaan rakyat, mereka tidak peduli dengan ekonomi terseok-seok. Ini pernah saya sampaikan secara terbatas kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019,” ujarnya.
“Poinnya adalah betapa pentingnya membangun sense of crisis pada moralitas, intelektualitas, dan spiritualitas pejabat Indonesia. Sehingga mereka punya tanggung jawab atas amanat konstitusi. Dan hari ini kita lihat, saya bisa meyakini betapa miskinnya pejabat Indonesia yang memahami konstitusi. Yang memahami amanat konstitusi,” pungkas Noorsy. (izo)
