RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengapresiasi kegiatan edukasi kebencanaan yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi di Madrasah Al Khairiyah Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (27/6).
Menurut Ketua DPW PKB Jawa Barat itu, pemahaman masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana.
“Sekolah lapang gempa bumi ini mensosialisasikan bagaimana masyarakat menghadapi gempa bumi. Mulai dari simulasi teknis, pengetahuan, bagaimana bersikap, berperilaku, dan mengambil tindakan ketika terjadi gempa,” ujar Syaiful Huda, usai menghadiri kegiatan tersebut.
Melalui kegiatan tersebut, BMKG juga mengingatkan potensi gempa bumi di wilayah Jawa Barat, termasuk ancaman dari zona megathrust di selatan Jawa. Meski Kabupaten Bekasi tidak berada di wilayah yang berpotensi tsunami, daerah ini tetap berpeluang merasakan guncangan akibat gempa besar.
Huda menilai Bekasi dan Jawa Barat perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki potensi risiko bencana gempa.
Huda sapaan akrabnya itu berharap, para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi penggerak edukasi kebencanaan di tengah masyarakat.
“Insya Allah ini akan menjadi duta-duta kita untuk menyampaikan apa yang didapat hari ini kepada masyarakat luas, terutama yang ada di Bekasi,” katanya.
Selain edukasi masyarakat, dirinya mengatakan, Komisi V DPR RI juga terus mendorong peningkatan anggaran untuk program mitigasi bencana, termasuk pelaksanaan sekolah lapang gempa bumi.
“Anggaran yang ada memang belum sesuai target. Karena itu Komisi V terus mendorong agar ada penambahan anggaran, termasuk untuk memperbanyak sekolah lapang,” ungkapnya.
Menurutnya, semakin banyak masyarakat mendapat edukasi kebencanaan, semakin baik pula kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar bangunan tahan gempa pada fasilitas publik.
“Keselamatan tentu tidak boleh dikompromikan. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, tempat pertemuan, dan gedung lainnya harus mulai diarahkan sesuai standar kebencanaan,” jelasnya.
Diketahui, kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi BMKG ini memberikan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait langkah mitigasi sebelum, saat, dan setelah gempa. Kegiatan tersebut diikuti 55 peserta dari berbagai stakeholder, termasuk unsur kebencanaan dan pemerintah daerah. (adv/pra)
