RADARBEKASI.ID, BEKASI – Musim kemarau mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Bekasi. Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi mencatat seluas 2.592 hektare (ha) lahan sawah terancam mengalami kekeringan. Dari jumlah tersebut, 75 hektare di antaranya sudah terdampak akibat berkurangnya pasokan air.
Sub Koordinator Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo, mengatakan wilayah yang terancam kekeringan tersebar di kawasan utara dan selatan Kabupaten Bekasi dengan karakteristik lahan yang berbeda.
“Wilayah terdampak ada di Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, dan Sukawangi. Kalau yang terdampak ada di utara karena sawah irigasi teknis,” ujar Dodo, Rabu (22/7).
Sementara di wilayah selatan, ancaman kekeringan terjadi di Kecamatan Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu. Berbeda dengan wilayah utara, lahan pertanian di kawasan tersebut didominasi sawah tadah hujan sehingga lebih rentan terdampak saat musim kemarau.
“Daerah selatan yang terdampak Serang Baru, Cibarusah, Bojongmangu. Ini terancam kekeringan karena masuk dalam kategori sawah tadah hujan,” katanya.
Mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Dinas Pertanian telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Mulai dari menerbitkan surat imbauan, memetakan wilayah rawan, mendata ketersediaan pompa dan sumber air, hingga mendorong petani beralih ke komoditas hortikultura.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan perlindungan melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 1.500 hektare. Dari sisi infrastruktur, Dinas Pertanian berkoordinasi dengan BBWS, PJT II, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Dinas SDA provinsi dan kabupaten untuk normalisasi saluran irigasi yang mengalami penurunan fungsi.
“Kami mengimbau petani untuk alih komoditas ke tanaman hortikultura,” jelas Dodo.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan penanganan kekeringan di sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan di antaranya mempercepat normalisasi sungai yang diawali dengan penertiban bangunan liar agar alat berat dapat bekerja maksimal.
“Kenapa saya menormalisasi kali-kali di daerah Sukatani? Karena dari Sukatani, Tambelang ke sana itu ada sekitar 1.000 hektare yang memang sawah sangat butuhkan air. Di kala kemarau, pasti mengalami kekeringan,” kata Asep.
Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi apabila normalisasi sungai belum mampu memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah pembangunan sumur satelit bertenaga surya.
Asep menjelaskan, konsep tersebut diadopsi dari sistem pengairan yang diterapkan di Surabaya. Satu sumur satelit diperkirakan mampu mengairi lahan seluas delapan hingga 10 hektare. Namun, teknologi itu akan menjadi opsi terakhir apabila normalisasi sungai belum mampu mengatasi persoalan kekeringan.
“Andai kata misalnya saluran air tidak masuk di 2027, kita pengin bikin satelit tenaga surya untuk sawah-sawah yang potensi kekeringan,” ungkap Asep. (ris)
