RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, memanfaatkan momentum Reses II Pimpinan DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat Bekasi Timur. Berbeda dari reses pada umumnya, kegiatan yang digelar di Lapangan Mandiri, Kelurahan Aren Jaya, dikemas bersamaan dengan nonton bareng (nobar) Soekarno Cup Bekasi Timur sehingga menciptakan suasana yang lebih akrab antara wakil rakyat dan masyarakat.
Dalam dialog yang dihadiri perwakilan 32 RW tersebut, warga menyampaikan beragam usulan pembangunan yang dinilai mendesak. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, penanganan banjir, hingga pengembangan fasilitas olahraga menjadi aspirasi yang mendominasi forum reses.
“Tadi dalam proses reses ada 22 usulan yang disampaikan. Dari 32 RW yang hadir, ada 22 usulan yang tentunya berbeda-beda, mulai dari infrastruktur dan kebutuhan masyarakat lainnya,” kata Nuryadi.
Salah satu usulan yang mencuri perhatian datang dari warga Aren Jaya yang menginginkan Lapangan Mandiri dikembangkan menjadi lapangan mini soccer. Menurut Nuryadi, aspirasi tersebut akan dipelajari lebih lanjut dan disesuaikan dengan mekanisme perencanaan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“Kita lihat dulu dasar-dasarnya seperti apa. Ada proses perencanaan dan ada usulan masyarakat yang harus kita cermati. Tentunya semua berdasarkan kemampuan anggaran kita yang saat ini sedang masuk dalam proses RKPD. Insyaallah akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian masyarakat. Nuryadi menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sumber Batu. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini mencapai sekitar 1.800 ton per hari.
“Untuk persoalan sampah, pemerintah sedang menyiapkan pengelolaan sekitar 1.500 ton melalui PSEL di wilayah Sumber Batu. Sementara sekitar 300 ton akan melibatkan peran RW yang memiliki bank sampah untuk dikelola dengan pembinaan dari Pemerintah Kota Bekasi,” jelasnya.
Menurut Nuryadi, penyelesaian persoalan sampah maupun pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD agar seluruh program berjalan efektif.
“Semuanya krusial dan semuanya prioritas. Namun yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan, saluran, dan persoalan banjir,” ungkapnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi hasil reses akan dibawa ke pembahasan DPRD sebagai bagian dari penyusunan program pembangunan daerah, sehingga kebutuhan masyarakat Bekasi Timur dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Kota Bekasi.(adv/*)
