Berita Bekasi Nomor Satu

Dampak Kekeringan di Kabupaten Bekasi Terus Meluas, Petani Sebut Kemarau Tahun Ini Lebih Parah

SAWAH KEKERINGAN: Foto udara sawah terdampak kekeringan di Bojongmangu, Kamis (30/7). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dampak kekeringan di Kabupaten Bekasi terus meluas seiring puncak musim kemarau. Selain memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, kemarau berkepanjangan juga mulai mengancam ribuan hektare lahan pertanian.

Bagi sebagian petani, kondisi tahun ini bahkan dirasakan lebih parah dibandingkan musim kemarau sebelumnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan bertambahnya wilayah terdampak sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September 2026.

“Sesuai prediksi BMKG, saat ini telah memasuki puncak musim kemarau yang berlangsung pada Juli hingga September 2026,” ucap Dodi.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, kekeringan telah berdampak pada 9.537 kepala keluarga (KK) atau sekitar 28.450 jiwa. Warga terdampak tersebar di 21 desa di sembilan kecamatan, yakni Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, Babelan, dan Tarumajaya.

“Berdasarkan laporan permohonan bantuan air bersih dari masyarakat, wilayah terdampak kekeringan bertambah menjadi 21 desa di sembilan kecamatan,” ucapnya.

Tak hanya mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat, kemarau juga mulai berdampak pada sektor pertanian. Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, sekitar 2.592 hektare sawah masuk kategori terancam kekeringan.

Dari jumlah tersebut, 75 hektare telah terdampak dan seluruhnya berada di wilayah utara, yakni Sukawangi, Cabangbungin, Pebayuran, dan Tambelang. Sementara areal persawahan di Bojongmangu, Cibarusah, dan Serangbaru masih berstatus terancam kekeringan.

Dodi mengatakan BPBD bersama sejumlah instansi terus mengoptimalkan penanganan dampak kekeringan. Hingga akhir Juli, lebih dari dua juta liter air bersih telah didistribusikan ke 80 titik.

Menurutnya, BPBD berkoordinasi dengan Perumda Tirta Bhagasasi, Dinas Pertanian, Dinas SDABMBK, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PJT II, serta Dinas Kesehatan untuk memastikan penanganan dampak kekeringan, baik terhadap kebutuhan air bersih masyarakat maupun sektor pertanian.

“Kami juga mengajak anggota klaster logistik untuk turut berkontribusi dalam pendistribusian bantuan air bersih,” katanya.

Dampak kekeringan dirasakan petani di sejumlah wilayah. Ishak (50), petani di Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, mengaku tanaman padinya yang baru tumbuh tidak mampu bertahan setelah aliran air terhenti sejak Mei lalu. Menurutnya, tidak ada bulir padi yang bisa diselamatkan.

“Kalau padinya sudah menguning masih bisa kita selamatkan. Tapi kalau kondisi seperti ini, masih hijau begini sudah pasti gagal panen. Daripada terbuang percuma, paling yang punya ternak manfaatin buat pakan,” ungkap Ishak.

Menurut Ishak, para petani terpaksa memangkas batang padi yang masih hijau untuk dijadikan pakan ternak demi mengurangi kerugian. Ia menduga puso juga dipicu tidak berfungsinya saluran irigasi di bagian hulu sehingga petani hanya mengandalkan air hujan.

“Musim tanamnya sekarang tidak bareng karena petani mengejar air hujan. Kalau dulu pengairannya jalan, musim tanam serentak dan panennya juga bareng. Mungkin sekarang irigasinya sudah tidak jalan dari hulunya,” tambahnya.

Ia menyebut kondisi tahun ini jauh lebih parah dibandingkan musim kemarau tahun lalu. Jika sebelumnya hujan masih turun setidaknya sekali dalam sepekan, kini hujan tak turun lebih dari satu bulan sehingga aliran sungai ikut mengering.

“Kalau tahun kemarin dalam satu minggu pasti ada hujannya, tidak sepanjang sekarang. Sekarang parah, sudah satu bulan lebih tidak turun hujan, air kali saja sudah kering. Kalau air kali masih ada, kita biasanya pakai mesin pompa untuk nyedot air ke sawah,” tutur Ishak.

Selama ini, lanjut Ishak, petani mengandalkan sungai dan saluran irigasi di sekitar sawah untuk memenuhi kebutuhan pengairan. Namun kini mesin pompa tak lagi berguna karena sumber air alami mengering. Sekitar 70 persen warga di desanya menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga turut merasakan kerugian.

“Pada saat ini untuk mengelola 4 ribu meter itu modalnya sekitar Rp3 juta sampai Rp 4 jutaan. Biaya pengolahan sama pupuknya sudah mahal, tidak seperti dulu, jadi rugi. Kita sebagai petani sudah biasa rugi begini, ada saatnya rugi ada saatnya panen. Cuma karena suatu musim,” kata Ishak.

Kondisi serupa dialami Saman (52), petani di Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru. Ia mengaku terpaksa mempercepat masa panen karena pasokan air dari danau telah mengering. Selama ini, sebagian besar area persawahan di desanya mengandalkan air danau yang dipompa ke lahan, selain air hujan.

“Pasokan air sudah tidak ada sama sekali. Daripada makin parah dan gagal panen total, lebih baik dipanen sekarang meskipun hasilnya tidak maksimal dan bulir padinya belum sepenuhnya padat. Yang penting masih ada sisa yang bisa dijual untuk menutupi modal,” tutur Saman. (ris)