CIKARANG PUSAT- Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi mengingatkan jajaran Pemkab Bekasi menjadikan berbagai masalah yang terjadi saat ini sebagai bahan evaluasi dan pelajaran penting sehingga tidak terulang di kemudian hari.
Kebijakan pimpinan daerah ke depan juga diharapkan bisa merubah Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik. Pasalnya saat ini Kabupaten Bekasi masih menjalani masa transisi setelah berbagai kasus menimpa daerah yang dikenal dengan kawasan industri terbesar se Asia Tenggara ini.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi juga mengingatkan ke depan setelah Bupati Definitif bisa lebih tegas dan membawa Kabupaten Bekasi lebih kreatif dan inovatif lewat kebijakannya.
“Saya coba mengingatkan juga kepada Plt Bupati agar lebih tegas lagi, berani lagi, lebih inovatif, kreatif, terhadap suatu kebijakan-kebijakan maupun keputusan yang akan diambil, nextnya ke depan ketika sudah definitif,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, kepada Radar Bekasi, Rabu (5/8).
Ia juga mengingatkan arah kebijakan yang nanti akan diambil dipertimbangkan secara matang, tetap berkonsultasi dengan DPRD dan Aparat Penegak Hukum (APH) sehingga tidak terjatuh di lubang yang sama.
“Kalau sudah definitif langsung gas mau seperti apa kebijakannya, cuma harus dipertimbangkan secara matang berkonsultasi dengan DPRD. Terus melakukan konsultasi terhadap APH-APH perihal kebijakan yang mau diambil. Itu menjadi satu pelajaran buat nanti kedepannya, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama,” katanya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi ini juga optimistis pembangunan yang sempat tertunda di Kabupaten Bekasi bisa segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Berdasarkan informasi, Plt Bupati memastikan pembangunan infrastruktur akan di mulai bulan Agustus ini. “Kalau Plt sudah menyampaikan seperti itu, tandanya Perbup segera ditandatangani oleh Pak Plt mengenai perubahan harga satuan,” katanya.
Bicara terlambat, dirinya tak menampik memang terlambat. Hanya saja keterlambatan itu bukan disengaja. Mengingat berbagai persoalan harus dihadapi jajaran Pemkab Bekasi. Kemudian ada kenaikan BBM dan bahan baku imbas konflik di timur tengah.
“Jadi banyak aspek yang menyebabkan terhambat. Sebetulnya kota/kabupaten lain si aman-aman saja, tapi kalau kita (Kabupaten Bekasi) karena ada suatu masalah, bupati juga masih Plt, jadi belum bisa mengambil keputusan. Masih suatu hal yang wajar di situasi seperti ini di Kabupaten Bekasi,” jelasnya. (adv/pra)
