RADARBEKASI.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menegaskan tidak memiliki rencana menjual senjata kepada Tiongkok setelah Duta Besar AS untuk Tiongkok David Perdue mengungkap Presiden Donald Trump sempat menanyakan kepada Presiden Xi Jinping apakah Beijing berminat membeli persenjataan Amerika.
Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah kunjungan kenegaraan Xi ke Gedung Putih, ketika isu Taiwan kembali menjadi titik sensitif hubungan kedua negara.
Perdue menyampaikan kepada Fox News bahwa Trump menggunakan penjelasan tersebut untuk menekankan penjualan senjata kepada Taiwan bukan perlakuan khusus terhadap pulau itu.
“Presiden Trump terus mengatakan, ‘Kami menjual senjata kepada negara lain di seluruh dunia’. Dia bahkan bertanya kepada Presiden Xi, apakah dia ingin membeli beberapa, pada satu kesempatan,” kata Perdue. Dia tidak menjelaskan kapan pertanyaan itu diajukan ataupun bagaimana tanggapan Xi.
Namun, dilansir dari CNA, Selasa (29/9/2026), Gedung Putih menyatakan tidak ada penjualan senjata kepada Tiongkok yang sedang diproses. Departemen Luar Negeri juga menegaskan kepada The New York Times bahwa “hukum AS melarang penjualan senjata kepada Tiongkok dan tidak ada tawaran atau rencana untuk menjual senjata kepada Tiongkok.” Klarifikasi itu menegaskan tidak ada kesepakatan militer baru dengan Beijing.
BACA JUGA:Â Xi Jinping dan Donald Trump Bertemu Lagi Bahas Perang Iran
Sensitivitasnya terletak pada Taiwan. Amerika Serikat secara hukum diwajibkan menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara demokratis, meski Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Karena itu, penjualan senjata Washington kepada Taipei berulang kali ditentang Beijing, yang juga mengancam menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk mengambil alih Taiwan.
Dalam konteks itu, ucapan Perdue muncul ketika Washington justru menahan paket persenjataan Taiwan senilai USD 14 miliar atau sekitar Rp252 triliun, dengan kurs Rp18.000 per dolar AS. Paket itu dihentikan sementara pada Mei setelah pertemuan Trump dan Xi di Beijing. Saat itu, Trump menyebut penjualan senjata kepada Taiwan sebagai “alat tawar yang sangat baik” dalam negosiasi dengan Tiongkok.
Sebaliknya, Washington telah menyetujui penjualan senjata senilai USD 11,1 miliar atau sekitar Rp199,8 triliun kepada Taiwan pada Desember. Perdue menyebutnya sebagai “penjualan senjata kepada Taiwan paling banyak daripada presiden mana pun sejak 1979” Perbedaan paket yang disetujui dan yang masih tertahan membuat kebijakan senjata Taiwan tetap penting dalam hubungan Washington-Beijing.
Dari Beijing, Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak mengonfirmasi pernyataan Perdue. Juru bicara Guo Jiakun mengatakan Tiongkok “selalu memperkuat kemampuan pertahanan nasional berdasarkan kebutuhannya sendiri dan tetap berkomitmen menjaga perdamaian serta stabilitas dunia”. Beijing sebelumnya memperingatkan Taiwan bahwa upaya mencapai kemerdekaan dengan mengandalkan Amerika Serikat atau melalui cara militer merupakan “jalan buntu.”
Trump sendiri kemudian mempertanyakan laporan tersebut. Menurut Associated Press, ketika ditanya apakah dia menawarkan senjata kepada Tiongkok, Trump menjawab, “Tiongkok? Maksud Anda Taiwan?” Dia mengatakan tidak pernah mendengar soal itu, tetapi kemudian menambahkan, “Mungkin itu ide yang bagus,” sambil menegaskan pembicaraan tersebut tidak terjadi dan Perdue kemungkinan merujuk pada Taiwan.
Trump sendiri mempertahankan sikap ambigu mengenai Taiwan. Dia tidak menyatakan apakah AS akan turun tangan jika Tiongkok menyerang Taiwan, tetapi tetap menyetujui penjualan senjata. Dalam pertemuan di Washington, Xi mendesak Trump menunjukkan “kehati-hatian” soal Taiwan dan meminta AS menentang kemerdekaan Taiwan.
Trump dan Xi telah bertemu dua kali tahun ini, termasuk perjalanan Trump ke Beijing pada Mei. Keduanya memastikan pertemuan ketiga pada KTT APEC di Shenzhen pada November dan pertemuan keempat di forum G20 di resor Doral milik Trump, Miami, pada Desember. Dengan agenda itu, Taiwan dan penjualan senjata akan tetap menjadi isu penting dalam pembicaraan AS-Tiongkok berikutnya. (jpc)
