RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 30 September 2026 kembali mencatatkan surplus regional sebesar Rp18,12 triliun, di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik global yang masih belum stabil. Surplus tersebut berasal dari total Pendapatan Negara sebesar Rp105,21 triliun atau 65,58 persen dari target, sementara Belanja Negara terealisasi sebesar Rp87,09 triliun atau 76,98 persen dari pagu.
Pendapatan Negara hingga 30 September 2026 tumbuh 2,53 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp99,26 triliun atau tumbuh 2,78 persen (yoy). Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan sektor pajak sebesar Rp77,24 triliun yang tumbuh 3,65 persen dan sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp22 triliun yang terkontraksi 0,16 persen (yoy).
Hampir seluruh jenis penerimaan dari sektor pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali penerimaan pajak lainnya. Sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pajak neto tertinggi hingga 30 September 2026 adalah Transportasi dan Penyimpanan yang tumbuh 21,40 persen, Aktivitas Profesional 20,50 persen, Perdagangan 17,40 persen, Real Estate 16,40 persen, serta Karyawan dan Pensiunan 14,66 persen.
Sementara itu, kontributor terbesar penerimaan pajak masih berasal dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp35,79 triliun atau 46,32 persen dari total penerimaan pajak di Jawa Barat.
Sejalan dengan kondisi regional, penerimaan pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III mencatatkan realisasi neto sebesar Rp22,11 triliun atau 68 persen dari target APBN. Pertumbuhan penerimaan sejumlah jenis pajak utama ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tumbuh 30,4 persen (yoy) dengan realisasi Rp2,74 triliun, PPh Pasal 25/29 Badan yang tumbuh 29,4 persen (yoy) mencapai Rp3,84 triliun, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,2 persen (yoy) dengan realisasi neto Rp8,56 triliun.
Dari sisi sektoral, pertumbuhan penerimaan di Kanwil DJP Jawa Barat III didukung oleh sektor Transportasi dan Penyimpanan yang tumbuh 32,9 persen (yoy), Aktivitas Profesional sebesar 25,8 persen (yoy), Perdagangan yang tumbuh 21,8 persen (yoy) dengan kontribusi 26,4 persen, serta Industri yang tumbuh 14,1 persen (yoy). Sektor Industri menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 36,6 persen atau Rp8,09 triliun.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga September 2026 mencapai Rp5,95 triliun atau 86,67 persen dari target tahun ini. Namun, realisasi tersebut mengalami kontraksi 1,45 persen (yoy), yang didorong oleh penurunan PNBP lainnya sebesar 12,33 persen (yoy). Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja non-Badan Layanan Umum (BLU).
Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp87,09 triliun atau 76,98 persen dari pagu tahun 2026 sebesar Rp113,13 triliun. Secara tahunan, realisasi tersebut tumbuh tipis 0,06 persen. Pertumbuhan Belanja Negara didorong oleh belanja kementerian/lembaga (K/L) yang meningkat 28,32 persen, dengan realisasi Rp34,83 triliun atau 67,89 persen dari pagu.
Pertumbuhan belanja K/L terjadi pada seluruh jenis belanja, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencapai Rp4,07 triliun atau tumbuh 82,52 persen (yoy) dibandingkan September 2025.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami kontraksi 12,75 persen (yoy). Kontraksi tercatat pada hampir seluruh jenis Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang masih tumbuh 17,37 persen. Realisasi Dana Desa mencapai Rp1,85 triliun atau 96,91 persen, tetapi terkontraksi 68,24 persen (yoy).
Perlambatan TKDD tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan pagu TKDD pada 2026, keterlambatan aturan terkait penyaluran Dana Desa, serta belum adanya pagu dan realisasi Dana Insentif Fiskal hingga akhir September 2026.
Program prioritas nasional dan pemberdayaan ekonomi terus berjalan di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 14,68 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan realisasi anggaran Rp36,75 triliun. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp4,85 triliun untuk 38.508 unit rumah dengan melibatkan 1.263 pengembang.
Selain itu, program KDKMP mencatatkan 1,87 juta transaksi senilai Rp15,94 miliar di 5.957 desa/kelurahan. Program Sekolah Rakyat beroperasi di 22 lokasi dengan 102 rombongan belajar (rombel) untuk 2.520 siswa. Penyaluran bantuan sosial (BPNT, PKH, dan POS_BST) terealisasi Rp8,34 triliun untuk 13,07 juta penerima.
Program Ketahanan Pangan terealisasi Rp3,78 triliun atau 58,56 persen untuk mendukung produksi beras sebesar 3,94 juta ton. Sementara itu, subsidi listrik terealisasi Rp10,24 triliun bagi 52,01 juta penerima manfaat.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga September 2026 mencapai Rp30,26 triliun kepada 468,74 ribu debitur. Angka tersebut berkontribusi 11,29 persen terhadap penyaluran KUR secara nasional, dengan penyaluran terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp10,31 triliun. Sementara itu, Kredit Ultra Mikro (UMi) tersalurkan sebesar Rp1,78 triliun kepada 307,1 ribu debitur.
Dari sisi makroekonomi regional, perekonomian Jawa Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 5,73 persen (yoy) dan 2,25 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp486,11 triliun, sedangkan atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp833,95 triliun.
Tingkat inflasi Jawa Barat pada September 2026 terkendali sebesar 3,16 persen (yoy), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,46. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Bandung sebesar 3,35 persen (yoy), sedangkan terendah di Kota Sukabumi sebesar 2,75 persen (yoy). Komoditas emas perhiasan, bensin, dan beras menjadi penyumbang utama inflasi.
Neraca perdagangan Jawa Barat pada Agustus 2026 mencatatkan surplus USD 2,75 miliar. Dengan demikian, akumulasi surplus perdagangan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai USD 19,38 miliar. Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 naik 0,99 persen menjadi 120,54.
Pemerintah akan terus menjaga APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas fiskal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan stabilitas ekonomi tetap kuat. (*)
