RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Pemerintah Jepang diperkirakan tidak akan menyebut Tiongkok sebagai “ancaman” dalam dokumen strategi keamanan utama yang akan direvisi pada akhir tahun ini. Tokyo kemungkinan mempertahankan istilah yang digunakan saat ini, yakni menyebut sikap dan aktivitas Tiongkok sebagai “tantangan strategis terbesar”.
Dilansir dari Kyodo, Senin (2/11/2026), langkah tersebut diduga diambil untuk menghindari meningkatnya ketegangan dalam hubungan Jepang dan Tiongkok yang sudah memburuk. Kebijakan itu juga muncul ketika Amerika Serikat, sekutu keamanan utama Jepang, berupaya membangun hubungan yang konstruktif dan stabil secara strategis dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut.
Pemerintah Jepang berencana merampungkan dokumen tersebut setelah pembahasan antara Partai Demokrat Liberal atau LDP dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang atau JIP. Pembahasan diperkirakan dimulai paling cepat pada pertengahan November.
BACA JUGA:Â Bendera Korsel Tak Kunjung Naik Saat Lagu Kebangsaan di Asian Games 2026, Sempat Lebih Rendah dari Jepang
Strategi Keamanan Nasional Jepang yang disusun pada 2022 menyebut sikap eksternal, aktivitas militer, dan berbagai langkah Tiongkok sebagai “tantangan strategis terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya” dalam menjaga perdamaian dan keamanan Jepang.
Dalam dokumen tersebut, Tiongkok ditempatkan dalam kategori berbeda dengan Korea Utara. Jepang secara khusus menyebut Korea Utara sebagai “ancaman yang segera” di tengah pengembangan senjata nuklir dan rudalnya.
Istilah “ancaman” sendiri kerap digunakan untuk menggambarkan pihak yang dianggap sebagai lawan.
“akan sulit untuk menggambarkan Tiongkok sebagai sebuah ‘ancaman’. Kami akan mengambil pendekatan realistis,” kata seorang sumber pemerintah.
Sumber tersebut mengatakan Jepang perlu mempertimbangkan posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar sekaligus negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Jepang.
Mempertahankan istilah yang digunakan saat ini juga sejalan dengan pernyataan bersama Jepang-Tiongkok pada 2008. Dalam kesepakatan itu, kedua negara menyatakan tidak saling menjadi ancaman dan berupaya membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama.
Meski demikian, strategi keamanan terbaru Jepang kemungkinan tetap akan memuat perkembangan aktivitas Tiongkok. Salah satunya terkait pembatasan ekspor mineral penting ke Jepang.
Pemerintah Jepang juga menaruh perhatian terhadap apa yang disebut sebagai “perang kognitif” oleh Tiongkok, termasuk meningkatnya kritik Beijing terhadap Jepang dengan mengangkat berbagai persoalan sejarah.
Hubungan Tokyo dan Beijing telah menegang setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang dikenal memiliki pandangan keras dalam isu keamanan, pada November tahun lalu menyatakan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons dari pasukan pertahanan Jepang.
Namun, partai-partai dalam koalisi pemerintah belum tentu memiliki pandangan yang sama mengenai bagaimana Tiongkok harus digambarkan dalam strategi keamanan tersebut.
LDP mengusulkan agar dokumen baru memuat penilaian situasi yang “secara jujur mencerminkan kenyataan”. Sementara itu, JIP menilai aktivitas Tiongkok “menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara yang menginginkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka”. (jpc)
