RADARBEKASI.ID,BEKASI- Sepekan pasca dilantik sebagai Bupati Bekasi, kerja-kerja Asep Surya Atmaja mulai dinanti terutama gebrakan di sektor pelayanan publik hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron mengingatkan Bupati Bekasi untuk langsung bekerja memastikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
DPRD juga mendorong kolaborasi banyak pihak agar percepatan pembangunan hingga pelayanan publik benar-benar dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat.
“Intinya hasil kerjanya sangat dinanti oleh masyarakat. Oleh sebab itu sangat penting diperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak untuk bersama mencapai kepuasan pada pelayanan publik,”jelasnya.
Terkait pembangunan infrastruktur lanjut Ade, hal itu tentunya menjadi perhatian masyarakat selain sektor pelayanan publik. Mengingat infrastruktur yang baik turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi.
“Saat ini pembangunan fisik infrastruktur sudah mulai berjalan. Setidaknya masyarakat sangat menunggu hasil kerja. Supaya apa yang diharapkan warga bisa terwujud,”jelasnya.
Menanggapi harapan masyarakat dan dorongan DPRD, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengaku sudah mulai menyusun skala prioritas pembenahan pemerintahan daerah. Beberapa sektor menjadi perhatian utama, yakni infrastruktur, kesehatan dan pelayan publik.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat kolaborasi agar persoalan di lapangan dapat dipetakan dan ditangani secara terukur.
Dalam sektor infrastruktur, OPD terkait serta pemerintah kecamatan hingga desa diminta mulai mendata kondisi jalan di Kabupaten Bekasi.
“Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa, berapa kilo. Yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, rusak ringan berapa. Itu untuk jalan. Bisa kasih klasternya,” kata Asep Surya Atmaja di Cikarang Pusat, Senin (2/11).
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian Asep. Dia berencana menandatangani kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan termasuk tenaga pendidik.
“Untuk Disnaker, mana saja yayasan yang tidak menyertakan BPJS-nya. Untuk pendidikan, mana saja sekolah-sekolah yang tidak membayarkan BPJS untuk guru-gurunya,” ungkapnya.
Ketiga yang menjadi perhatian adalah pelayanan publik. Asep menyoroti pentingnya mempercepat proses pelayanan, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, mekanisme pelayanan publik harus dievaluasi agar prosesnya tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama. Asep menegaskan, pembenahan tata kelola tersebut harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan.(and)
