RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bekasi prihatin atas kasus dugaan penyadapan terhadap alat komunikasi Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra. Tindakan tersebut dinilai sebagai ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan.
Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai jika dugaan itu terbukti, persoalan tersebut dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Kasus yang masih dalam penyelidikan itu juga menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pria yang akrab disapa Iwang itu menyebut, upaya pembenahan negara berpotensi menghadapi hambatan, termasuk dari pihak internal. Karena itu, dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo perlu datang dari partai politik maupun seluruh masyarakat.
“Kita sebagai rakyat Indonesia yang berharap kepada Presiden untuk melakukan perubahan dalam kenegaraan dan kepentingan kebangsaan, harus siap bersama-sama menjaga kesinambungan, stabilitas, dan upaya-upaya Presiden yang sedang dilakukan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, setiap proses perubahan berpotensi menimbulkan pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk orang-orang di lingkaran kekuasaan. Karena itu, dugaan upaya pelemahan dari internal pemerintahan harus diungkap secara terang.
Menanggapi beredarnya pamflet dukungan bertuliskan Prabowo Tidak Sendiri, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu menyebutnya sebagai bentuk solidaritas sekaligus pesan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Presiden.
“Kita berharap Presiden Prabowo tetap kuat, tetap teguh dalam pendirian, serta tidak goyah. Hari ini kita harus sama-sama mengawal beliau, bukan hanya sebagai kader dan pengurus partai, tetapi sebagai rakyat Indonesia,” tukasnya.
Iwang mengaku prihatin jika dugaan penyadapan tersebut melibatkan orang dalam pemerintahan, terlebih jajaran kabinet. Menurutnya, ancaman dari internal bangsa sendiri lebih memprihatinkan dibandingkan gangguan dari luar.
Ia pun mendorong agar pengusutan tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.
“Kalau upaya oknum itu benar, ini menjadi persoalan serius karena ada indikasi upaya mengganggu stabilitas negara. Kita harus tahu siapa kelompok besar yang ada di belakang ini,” ungkapnya.
“Jangan sampai keinginan orang-orang yang berharap Indonesia rusuh dan kacau itu terjadi. Kita yakin apa yang sedang dilakukan Presiden sudah berada pada jalur yang benar dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar,” sambungnya. (pra)
