RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan, jika bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Bekasi, dikurangi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov- Jabar).
Berkurangnya bagi pajak PKB tersebut, disebabkan minimnya pemasukan daerah yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan PKB tahunan.
“Memang ada koreksi bagi hasil dari PKB oleh Pemprov Jabar, yang menyusut sangat jauh,” kata Dani saat ditemui di Kantor Pemkab Bekasi, Rabu (29/9).
Menurutnya, imbas dari pandemi Covid-19, kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil, dan menyebabkan mengurungkan niatnya untuk membayar PKB tahunan.
Begitu pula dengan pemasukan BBNKB, di mana tak banyak masyarakat yang membeli kendaraan baru, sehingga juga berdampak pada menyusutnya pemasukan daerah.
“Kan pajak kendaraan ada dua jenis, yakni BBNKB, itu untuk kendaraan baru, dan PKB tahunan. Apalagi penjualan kendaraan baru turun drastis, demikian juga yang bayar pajak, sekarang banyak yang nunggak,” ujar Dani.
Oleh sebab itu, pihaknya harus melakukan penyesuaian anggaran, dengan cara menggeser beberapa program, yang telah masuk pada tahap pengerjaan tahun ini.
“Kami harus menyesuaikan belanjanya, karena bagi hasil, ada hitung-hitungannya. Bisa dicek, bagi hasilnya dikurangi, sehingga terjadi penurunan di Pemerintah Daerah (Pemda), dan bukan hanya Bekasi saja, hampir semua mengalami pengurangan,” terang Dani.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Bekasi, Herman Hanapi menuturkan, besaran bagi hasil yang dikoreksi, sekitar Rp 190 miliar. Pengurangan tersebut, lanjutnya, sangat mempengaruhi kelanjutan program Pemda yang telah direncanakan.
“Bagi hasil PKB dari Pemprov Jabar ini, ada terkoreksi Rp 190 miliar. Ini yang nantinya jadi pengaruh terhadap, awalnya kami balance antara keuangan dengan kegiatan, sekarang kalau pendapatan bagi hasil dikurangi, berarti ada kegiatan yang harus di pending,” tandas Herman. (and)
