RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, mulai melakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan banjir maupun longsor, menjelang musim penghujan akhir tahun 2021.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi, teknis bencana alam meteorologi, yakni banjir, tanah longsor, angin puting beliung.
Menurutnya, memang ada beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi, yang rawan banjir, seperti Tambun Selatan, Pebayuran, Kedungwaringin, Cabang Bungin, Muaragembong, dan beberapa kecamatan lainnya, yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kalau titiknya, di mana saja hampir semua kecamatan, berdasarkan pengalaman tahun 2021 ini. Sebab, hampir semua kecamatan terdampak banjir. Walaupun memang tidak semua desa. Kebanyakan, wilayah yang dekat dengan DAS utama,” terangnya kepada Radar Bekasi, Rabu (29/9)
Ditambahkan Henri, dari prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), bahwa puncak musim hujan pada tahun ini, permulaan di bulan Oktober. Maka, kemungkinan besar, mulai banyak intensitasnya di bulan November dan Desember.
Langkahnya, sesuai arahan Kepala BPBD Jawa Barat, yang juga Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam penanganan bencana ini, seharusnya navigasi sudah mulai dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi maupun Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami berharap, ini bisa maksimal, termasuk pengangkutan sampah dan normalisasi. Sehingga, saat musim penghujan datang dengan intensitas tinggi, air tidak meluap,” terangnya.
Lanjut Henri, pihaknya sudah memiliki 46 perahu, untuk evakuasi warga jika terjadi banjir, dan berencana untuk mengajukan lagi, kurang lebih 10 perahu lagi. Hal itu dilakukan, setelah rapat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, bahwa ada 55 titik rawan longsor tanggul dan banjir.
“Ini harus diantisipasi, baik peralatan maupun logistik. 55 titik itu di sepanjang DAS Citarum, berarti ada Kedung Waringin, Pebayuran, Cabangbungin, dan Muaragembong,” bebernya.
Sedangkan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menyampaikan, ada 47 titik normalisasi pada tahun 2021, dan tersebar semua kecamatan di Kabupaten Bekasi. Program normalisasi ini, diutamakan pada di titik-titik yang sudah pernah terjadi banjir.
“Dari data sebelumnya, ada 14 kecamatan yang rawan banjir. Itulah yang kami utamakan untuk program-program normalisasi,” ucapnya.
Iwan mengakui, dalam pelaksanaan normalisasi ini cukup signifikan, antara lain, apabila melewati perumahaan, DAS itu menyempit, sehingga alat berat tidak bisa masuk. Maka dari itu, normalisasi dilakukan dengan cara manual, yakni menggunakan cangkul.
Disisi lain, sambung Iwan, proses normalisasi juga terkendala lahan di pinggir kali atau sungai, yang dibuat oleh masyarakat untuk berkebun, kandang ayam, bangunan, dan lainnya. Sehingga, pelaksanaan normalisasi terkendala.
“Diharapkan, masyarakat yang tinggal di pinggir kali, tidak membuat hal-hal yang dapat mengganggu aliran DAS, agar memudahkan kami melakukan normalisasi,” imbuhnya. (pra)
