RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi mulai membentuk kepanitiaan Musyawarah Daerah Luas Biasa (Musdalub). Namun demikian, partai berlambang pohon beringin ini belum bisa menentukan waktu Musdalub tersebut dilaksanakan.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat mengatakan, pembentukan sudah dilakukan sejak Kamis (27/1/2022) lalu. Dalam kepanitiaan ini kata Deden, ada dua yakni Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC), yang dikomandoi oleh pengurus Golkar Jawa Barat.
“Jadi nanti ketua OC dan SC itu dari Jabar, karena ini Musdalub, selebihnya dari Kabupaten Bekasi. Untuk jumlah pantianya tergantung kebutuhan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (3/2/2022).
Untuk waktu pelaksanaannya sendiri Deden menegaskan, tergantung keputusan dari DPD Golkar Jawa Barat. Dalam hal ini dirinya menuturkan, sudah menugaskan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas, untuk membuat konsepnya.
Saat ini dirinya mengaku, sudah menerima usulan kepanitiaan, namun memang belum diserahkan ke DPD Golkar Jawa Barat, mengingat harus dipelajari terlebih dulu agar tidak terjadi keributan di Kabupaten Bekasi.
“Sudah masuk usulan ke saya, sekarang saya lagi dipelajari. Karena sebelum saya sampaikan, akan dirapatkan kembali, jangan sampai dibawa ke Jabar, tapi di Kabupaten Bekasi masih ribut,” jelasnya.
Pria yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik DPD Golkar Jawa ini mengungkapkan, pembentukan kepanitiaan ini menjadi bagian tugas dari Plt, untuk menyiapkan infrastruktur dalam rangka menghadapi Musdalub.
“Tugas Plt itu mempersiapkan pelaksanaan Musdalub. Salah satunya mempersiapkan pelaksana-pelaksananya,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas mengaku sudah diinstruksikan untuk berkoordinasi ke unsur kepengurusan, sebagai salah satu persiapan pelaksanaan Musdalub. Kata Ade, karena ini bentuknya Musdalub, maka ketua OC dan SC dari Golkar Jawa Barat.
“Saya baru diinstruksikan untuk kemudian mencoba berkoordinasi ke unsur kepengurusan. Untuk kepanitiaan itu tidak ada komponen harus berapa, karena disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.
Sementara untuk calon ketua, Ade memastikan, sampai sekarang belum ada karena belum ada pembukaan pendaftaran. Pasalnya, pembentukan kepanitiaan ini belum diusulkan ke Jawa Barat. Walaupun tidak bisa dipungkiri, sudah beredar informasi nama-nama yang akan mencalonkan diri sebagai Ketua DPD.
“Nanti setelah usulan diterima Jawa Barat, baru membuka pendaftaran calon ketua. Secara tahapan nanti kepanitiaan tersebut akan rapat, menentukan waktu, lokasi, membuka pendaftaran, dan melakukan verifikasi,” jelasnya. (pra)
